BERITAALTERNATIF.COM – Kandidat calon bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Dendi Suryadi mengatakan bahwa pengembangan sektor yang mendukung ketahanan pangan merupakan kewajiban Pemkab Kukar.
Dia menyebut terdapat sejumlah sektor yang perlu dikembangkan untuk menunjang ketersediaan pangan, antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
“Berbicara ketahanan pangan, bukan hanya pertanian, tapi perkebunan, peternakan, termasuk juga perikanan,” ucapnya saat diwawancarai awak media Berita Alternatif pada Sabtu (7/9/2024).
Dalam upaya meningkatkan sektor penunjang ketahanan pangan, Pemkab Kukar seringkali dihadapkan oleh berbagai dilema dan tantangan.
Padahal, menurutnya, Kukar dianugerahi potensi besar berupa lahan luas yang dapat dipakai untuk mengembangkan empat sektor tersebut. Namun, pemerintah belum maksimal dalam memanfaatkan lahan di Kukar.
Selain pemanfaatan lahan yang kurang efektif, sebagian besar masyarakat lebih memprioritaskan bekerja di perkantoran yang berpendapatan stabil daripada menggarap sawah.
Selain itu, lanjut dia, minat masyarakat, khususnya kaum muda, untuk bekerja di sektor-sektor tersebut tergolong minim karena mereka menilai profesi itu tak mampu menjamin dan meningkatkan kesejahteraan hidup.
Ia pun memaklumi fenomena minat anak muda yang tergolong minim menggarap lahan. Pasalnya, sektor usaha yang menunjang ketahanan pangan belum terbukti menghasilkan profit tinggi.
Karena itu, Dendi menyebut diperlukan langkah-langkah taktis dalam bentuk kebijakan agar pelan-pelan menggugah kembali minat kawula muda untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut.
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan program strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan lahan di Kukar secara maksimal.
“Intensifikasi lahan yang sudah ada. Jadi, kalau lahan itu sudah ada dioptimalkan, kalau enggak bisa mencetak lahan yang baru, lahan yang sudah ada saja,” sarannya.
Hal itu dapat dimulai dengan cara membenahi dan menciptakan sistem serta mekanisme pasar yang sehat untuk para petani dan peternak di Kukar.
“Solusinya salah satunya membentuk koperasi sehingga para petani itu bisa terjamin. Kalau mau minjam uang, tidak pinjam sama rentenir,” ucapnya.
Dendi mengaku geram atas praktik jual beli hasil panen yang cenderung dikendalikan oleh para penggerak sistem ijon. Para petani yang tak mampu melunasi hutang mereka dipermainkan dan “dicekik” lewat sistem penjualan tersebut.
Hal itu seringkali membuat para petani di Kukar merugi. Pasalnya, harga yang ditaksir dalam sistem ijon tergolong jauh di bawah harga normal.
“Belum selesai dia nanam sudah ditaksir dengan orang yang punya duit. Eh ini sawahmu nanti aku beli ya, kubayar sekarang tapi jangan dijual ke mana-mana. Dibayar Rp 1,5 juta, padahal kalau dia sabar aja, itu nanti bisa Rp 5 juta,” ujarnya.
Kata Dendi, peran koperasi perlu dioptimalkan kembali untuk mewadahi setiap kebutuhan para petani. Hal itu sekaligus ditujukan untuk memproteksi petani dari para oknum rentenir dan pembeli dengan sistem ijon yang berusaha mengambil keuntungan atas kesulitan yang menghimpit para petani.
Dia menyebut peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk berbasis teknologi digital tidak akan serta-merta menurunkan daya beli dan ketergantungan masyarakat terhadap pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia.
“Pangan sesungguhnya sumber kehidupan abadi, karena sepanjang orang hidup, orang butuh makan. Kalau dibandingkan listrik, lebih butuh mana? Makan,” terangnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
