BERITAALTERNATIF.COM – Bunyi UUD 45 Pasal 28E ayat 1 menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, …
Kemudian dalam ayat 2 ditegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Hak konstitusional atas kebebasan berkeyakinan kaum minoritas semestinya menjadi salah satu isu yang penting diangkat dalam debat calon presiden (Capres) peserta Pemilu 2024.
Pada sesi perdana debat Capres isu tersebut belum terdedah secara mendalam. Capres 02 Prabowo Subianto memang sempat memantik pertanyaan kepada lawan debatnya soal sulitnya kaum minoritas membangun rumah ibadah di negara ini.
“Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tetapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya,” kata Prabowo saat debat Pilpres 2024,di Halaman Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Capres 01 Anies Baswedan mendapat kesempatan menjawab: “Terima kasih, Pak Prabowo. Perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun-40 tahun dan tuntas dibereskan. Ok,” ungkap Anies lugas.
Kemudian, lanjut Anies, banyak kelompok agama mulai dari Budha, Hindu, Kristen yang alami kesulitan mendirikan tempat ibadah mereka kemudian menerima izin tempat ibadah dengan baik.
Anies mengaku, dirinya sebagai Gubernur Jakarta yang paling banyak beri izin rumah ibadah termasuk gereja.
“Dan, kalau boleh saya laporkan dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan,” ucapnya.
Kata Anies, termasuk ketika umat Islam mendirikan masjid dan tidak mendapatkan izinnya, dia bicara. “Ketika umat Kristen tidak mendapat izin dari masyarakat, saya bicara. Dan, semuanya akhirnya mendapatkan izin,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Namun demikian, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengatakan semua Capres baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo sama sekali tidak mengulas hal beragama/berkeyakinan secara mendalam saat debat pertama Pilpres 2024.
“Langkah pemenuhan hak kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tidak terbahas dengan mendalam,” mengutip siaran pers staf komunikasi INFID Intan Bedisa, Rabu (13/12) via CNN Indonesia.
Padahal, menurut INFID, indeks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan, berdasarkan riset INFID dan SETARA Institute, di 2022 skor kebebasan beragama dan berkeyakinan 3,7 lalu turun menjadi 3,4 di 2023. (nsa)
