BERITAALTERNATIF.COM – Baru-baru ini Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB ramai diperbincangkan publik.
Pasalnya, DAK Dikbud NTB tersebut akan diarahkan demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur fisik untuk institusi pendidikan SMA/SMK dan SLB.
Namun belum sampai tahap pelaksanaan, isu terkait DAK Dikbud NTB ini mencuat ke permukaan terkait beredarnya informasi bahwa diduga ada transfer fee DAK ke rekening seseorang di mana dalam bukti transfer tersebut tertulis bahwa itu merupakan tambahan fee dari salah satu SMA Negeri di NTB.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dikbud NTB Dr. Aidy Furqon dalam sebuah Dialog Publik yang bertema Dana Alokasi Khusus Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Mutu Pendidikan di NTB menegaskan bahwa DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut masih belum memasuki tahap pelaksanaan, sehingga bila ada tuduhan berseliweran fee, hal itu tidak berdasar.
“Terkait dana DAK Dikbud NTB tahun ini berdasarkan hasil mufakat pelaksanaannya melalui swakelola tipe 1 dan itu pun masih dalam tahap perencanaan dan persiapan, nilainya sekitar Rp 153 miliar dan itu belum ada pengerjaan. Kok bisa ada tuduhan mengatasnakamakan transfer terkait dana fee DAK?” ungkap Aidy saat sesi dialog di salah satu kafe di Kota Mataram pada Kamis (18/8/2022).
Ia menambahkan, sejauh ini rencana pengerjaan proyek DAK Dikbud NTB ini bisa terealisasi akhir Agustus atau awal bulan depan. Prosesnya sudah on the track karena terbuka bahkan Komisi 5 DPRD NTB juga ikut mengawasi. Selain itu, Kejaksaan Tinggi NTB bersedia mendampingi pelaksanaan program DAK ini.
Dia menegaskan, keributan yang tidak berdasar ini akan membuat pemerintah pusat merasa geram, sehingga dapat mengakibatkan penghentian transfer DAK NTB.
“DAK ini untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di NTB; untuk sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan, sehingga sudah semestinya harus kita sukseskan bukan malah membuat spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar. Sayang sekali kalau pemerintah pusat mengetahuinya. Hal ini membuat merah nama NTB,” pungkas Aidy.
Senada dengan Kepala Dikbud NTB, Sekwan DPRD NTB H. Mahli yang hadir dalam Dialog Publik tersebut menyarankan DAK pendidikan ini segera direalisasikan, karena sangat penting untuk membangun pendidikan NTB yang lebih baik.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana agar DAK ini bisa terealisasi, karena ini sangat penting,” imbuhnya.
Dia menyebutkan bahwa Komisi 5 DPRD NTB telah menginventarisir potensi penyalahgunaan DAK NTB tahun 2022. DPRD pun akan mengawal pelaksanaan program yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.
Menjawab tudingan terkait beredarnya isu pemberian fee yang mengatasnamakan DAK Dikbud NTB, ia menjelaskan bahwa DAK ini sudah memiliki arah yang jelas, sehingga potensi penyalahgunaannya sangat kecil.
“DAK ini bersifat Dana Earmark, sehingga potensi penyalahgunaan di sini kecil, karena arahnya sudah jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan Kejati NTB dalam mendampingi pelaksanaan program ini tentu merupakan bentuk pengawasan agar program-program yang berasal dari DAK bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
