BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto berpesan kepada Disdikbud Kukar untuk melakukan terobosan dengan menyusun Road Map atau peta jalan pendidikan.
Terobosan itu sebagai upaya untuk memajukan dan percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Kukar. Hal itu ia sampaikan saat membuka FGD garapan Disdikbud Kukar di ruang serba guna Setkab Kukar, Sabtu (21/10/2023).
“Penyelenggaraan serta mutu pendidikan dan menjamin pendidikan tetap berada dalam bingkai janji konstitusi,” ucap dia.
Ia menyebut dengan peta jalan pendidikan, maka pembangunan SDM akan selaras dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan dunia secara global, sehingga Kukar akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa yang berkarakter dan cerdas.
“Mampu bersaing dan berdiri sama tinggi dengan bangsa maju lainnya di dunia,” terangnya.
Ia berharap dengan penyusunan peta jalan untuk memajukan pendidikan bisa menjadi pedoman dan panduan pembangunan di Kukar.
Lalu, kata dia, menjamin rencana aksi pendidikan yang selaras dengan konstitusi dan visi-misi Kukar Idaman bagi pemda, DPRD, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Dalam menyusun tahapan perencanaan peningkatan mutu pendidikan 2025-2029 serta sebagai acuan untuk memobilisasi berbagai sumber daya pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks pembangunan di Kukar,” harap dia.
Ia berpesan agar permasalahan-permasalah pendidikan di Kukar menjadi perhatian utama dan prioritas bagi Disdikbud Kukar.
Sebab tantangan ke depannya akan semakin besar, apalagi Kukar akan menjadi daerah mitra IKN. Menurut dia, Kukar akan menjadi salah satu tujuan imigran yang akan berdatangan ke IKN.
“Artinya, akan semakin akan kompetensi dan kualifikasi seseorang keras dan ketat,” imbuhnya.
Edi mengatakan jika tidak bersiap dari sekarang, maka orang lain atau pendatang yang akan merebut peluang dan kesempatan itu.
Jika itu terjadi, maka Kukar hanya akan mengulang sejarah buruk seperti banyaknya penduduk asli di daerah yang maju dan modern, tetapi hanya sebatas menjadi penonton saja.
“Tentu kita tidak mau itu terjadi di Kukar,” tutup dia. (adv/mt)
