Kukar, beritaalternatif.com – Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan di Hotel Grand Elty Tenggarong, Senin (15/11/2021) pagi, diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan.
Di antaranya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kecamatan dan beberapa aktivis perempuan.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kukar, Mike Hamsya Erita.
Kepala DP3A Kukar, Aji Lina Rodiah mengungkapkan, tujuan kegiatan tersebut agar perempuan-perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merasa terlindungi dengan pendampingan oleh UPT dan PATBM di kecamatan maupun desa.
“Memang tujuan kami supaya perempuan yang sudah mengalami ini bisa mengungkapkan kepada semua orang bahwa mereka dalam kasus KDRT,” tuturnya.
“Kita punya UPT, punya PATBM, yang sedang kami latih untuk menangani kasus-kasus. Semua PATBM siap mendampingi sekaligus mengarahkan ke UPT dan berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menangani kasus-kasus yang terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DP3A, Hero Suprayetno mengatakan, dalam proses penanganan terhadap kasus, pihaknya akan selalu responsif dalam menyikapi perkembangan kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan perempuan dan anak.
“Sehingga kita menyiapkan SDM-nya terlebih dahulu agar nanti ketika terjadi proses yang perlu ditangani itu bisa ditangani oleh petugas kita, baik yang ada di desa maupun kabupaten,” ujarnya.
Hero juga membeberkan, dalam memberikan pelayan kepada pelaku kekerasan, tidak hanya dalam konteks melaporkan secara langsung, tetapi juga melalui media informasi.
“Kita ada website, WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga mereka bisa datang. Nah, langkah kita juga dengan inovasi yang baru, kita siap mendampingi dan melindungi, kita responsif dalam arti menjangkau pihak-pihak yang mengalami kekerasan, yang sulit datang ke kabupaten, kita menggunakan mobil perlindungan,” jelasnya.
Ia optimis tahun depan pihaknya akan menyiapkan Rumah Aman untuk mendatangkan orang-orang yang memiliki kapasitas pendampingan dalam melakukan mediasi maupun yang mencatat kasus untuk dibawa ke kabupaten.
“Ini penting. Ketika ada korban kekerasan, sementara ini kita kerja sama dengan Dinas Sosial agar korban kekerasan tadi tidak dititipkan pada pihak keluarga tetapi kita tempatkan di Rumah Aman, sehingga proses penanganannya nanti kalau ada kasus hukum dan sebagainya itu bisa ditangani secara baik dan profesional oleh orang yang memiliki kapasitas,” sebutnya.
“Sehingga nanti kita membuat sistem yang terintegrasi, baik itu yang ada di tingkat kabupaten maupun desa, bahkan kalau bisa kita komunikasikan sampai tingkat nasional sehingga kasus yang terjadi di Kukar bisa direspons. Ini harapan kita,” tutup Hero. (adv)
