Search
Search
Close this search box.

DPC PKB Kukar Ada Dua, Eko Wulandanu Anggap Lucu

Ketua DPC PKB Kukar, Eko Wulandanu. (Berita Alternatif/Arif Rahmansyah)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.C0M – Kisruh dua kubu DPC PKB Kukar yang saling mengklaim sebagai pengurus sah masih terus bergulir.

Dua kubu tersebut: DPC PKB Kukar versi Puji Hartadi dan DPC PKB Kukar versi Eko Wulandanu.

Saling klaim sebagai pengurus sah itu bahkan sudah memasuki bakal saling gugat di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Advertisements

Pada 23 Agustus 2023, tim kuasa hukum Puji Hartadi sebagai pihak penggugat akan menjalani persidangan di PN Tenggarong.

Banyak pihak berspekulasi, jika PN Tenggarong menerima gugatan tersebut, maka 45 calon anggota legislatif PKB Kukar versi Eko terancam batal.

Menanggapi hal itu, Eko menyebutkan bahwa klaim dualisme oleh pihak luar atas kepengurusan partai tersebut sebagai sesuatu yang lucu.

Ia pun menyarankan Caleg PKB Kukar tak menanggapi serius narasi dualisme yang dimainkan pihak luar.

Dia berdalih DPP PKB di Jakarta hanya satu. Karena itu, mustahil terjadi dualisme kepengurusan di daerah. Kasus demikian bisa muncul, sambung Eko, bila kepengurusan di pusat mengalami dualisme.

“Nah, di daerah-daerah juga potensi terjadi dualisme. Tapi, ini kan nyatanya tidak,” ungkap Eko saat memberikan sambutan dalam kegiatan pendidikan politik seluruh Caleg PKB Kukar di Hotel Grand Fatma Tenggarong pada Minggu (20/8/2023).

Di tengah terpaan dualisme tersebut, Eko tetap optimis akan meraih minimal satu kursi legislatif di setiap Dapil di Kukar.

“Kita mempunyai Caleg-Caleg yang kompeten dan kuat di setiap Dapil sehingga saya yakin bahwa kita akan meraih lebih banyak kursi di parlemen pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Ia juga menyinggung prediksi APBD Kukar 2024 yang mencapai Rp 12,44 triliun. Dia pun meminta para anggota dewan maupun calon anggota dewan dari Fraksi PKB mengawal APBD Kukar yang akan datang agar berjalan sesuai peruntukannya.

Eko mencontohkan momentum perayaan HUT ke-78 RI yang banyak ditemui acara seremonial yang membuang-buang anggaran.

“Padahal yang harus dihadapi ini kan harusnya penindasan, kemiskinan, dan pengangguran. Itu lebih substansial ketimbang mengeluarkan anggaran negara ratusan juta hingga miliaran hanya untuk hal yang tidak tahu outputnya apa,” tegasnya. (rh/fb)

Advertisements

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

Advertisements

BERITA TERKAIT

Advertisements
POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA