BERITAALTERNATIF.COM – Setiap tahun DPRD Kaltim kerap membuat rekomendasi setelah Pemprov Kaltim menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa rekomendasi tersebut diharapkan dapat dijalankan oleh Pemprov Kaltim.
Kata dia, DPRD Kaltim hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim. “Sejauh ini, kita belum bisa terlalu jauh ke dalam kebijakan Pak Gubernur,” ujarnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TVRI Kaltim pada Minggu (12/2/2023).
Namun, sambung Hasanuddin, apabila rekomendasi tersebut diabaikan oleh Pemprov Kaltim, DPRD akan melakukan evaluasi.
“Kalau memang (rekomendasi) itu diabaikan, langkah-langkah itu bisa kita lakukan,” katanya.
Dia mengaku telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kaltim pada tahun 2023.
“Kalau saya secara pribadi, perlu kerja sama. Kita menghilangkan ego pribadi dalam melakukan kebijakan, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Politisi Golkar ini menekankan bahwa legislatif dan eksekutif di Kaltim harus membangun sinergitas dalam membangun Kaltim.
Pengambilan kebijakan di DPRD Kaltim, kata dia, dilakukan secara kolektif kolegial, sehingga pimpinan dewan tak bisa mengambil kebijakan sendiri sebelum bermusyawarah dengan seluruh anggota DPRD Kaltim.
Kebijakan tersebut kemudian disuarakan oleh pimpinan DPRD Kaltim kepada Pemprov Kaltim. Dalam konteks ini, ia menyarankan Pemprov membangun komunikasi dan kerja sama dengan legislatif.
Hasanuddin pun menyarankan Pemprov dan DPRD Kaltim melakukan pertemuan setiap bulan untuk membahas berbagai program untuk pembangunan Kaltim.
“Komunikasi yang nomor satu. Sinkron. Saya kira itu bisa. Karena ini demi untuk masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (adv/um)
