Search
Search
Close this search box.

Faizal Rachman Dorong Penerapan Perda Perlindungan Lahan dan Asuransi Gagal Panen untuk Petani

Anggota DPRD Kutim, Faisal Rachman. (Istimewa)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutim Faisal Rachman mendorong penerap Perda Tentang Perlindungan Lahan dan Asuransi Gagal Panen untuk para petani.

Ia mengatakan bahwa Pemkab Kutim telah menunjukkan kemajuan dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah.

“Sekarang ini sudah baik. Saya pun termasuk salah satu yang memberikan usulan. Terutama untuk wilayah Dapil saya di Kaubun. Saya selalu menyampaikan bahwa lahan-lahan pertanian yang masih potensial harus terus didampingi,” ucap dia Faisal, Senin (29/7/2024).

Namun, ia menyoroti masih terdapat kekurangan terkait asuransi gagal panen yang saat ini masih belum ada di Kutim.

“Saat kunjungan ke Bali, saya melihat mereka sudah menerapkan dua Perda penting. Pertama, Perda tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan yang melarang alih fungsi lahan. Dan kedua, Perda yang memberikan jaminan asuransi bagi petani ketika gagal panen,” papar Faizal.

Dia menyarankan agar model Perda tersebut bisa diadopsi oleh Pemkab Kutim agar para petani merasa lebih aman serta termotivasi untuk berinvestasi dalam pertanian.

“Jika ada asuransi yang membackup, kerugian tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani. Ini yang harus kita kaji dan terapkan di sini. Sehingga petani tidak takut untuk berinvestasi,” tuturnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengatakan, pemerintah daerah harus siap dalam menerbitkan Perda perlindungan lahan dan asuransi gagal panen.

“Karena keberhasilan Perda ini bergantung pada insentif yang diberikan. Insentif itu kan terkait dengan anggaran. Jika insentif itu diperlukan, kita memiliki anggaran yang cukup besar, sekitar 9,7 triliun,” ujar dia.

Selain itu, Faizal menyebut bahwa dukungan dari lembaga pendidikan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) yang dapat memberikan pendampingan kepada para petani ini sangat penting.

“Nah kalau memang ada pemerintah sudah memberikan kajian, kita juga punya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) yang bisa memberikan pendampingan. Tidak semua anggaran harus difokuskan pada infrastruktur, tapi juga mendukung upaya agribisnis yang menjadi prioritas kita,” tutupnya. (adv/byan)

Editor: M. As’ari

TAGS:

BERITA TERKAIT