BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutim Faizal Rachman melayangkan kritik pedas kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit diajak bekerja sama dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Kritik itu dilayangkannya dalam kesempatan interupsi sesaat setelah penyampaian tanggapan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kutim terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna, Senin (24/6/2024).
“Karena membangun sinergitas itu kayanya di kalangan OPD bapak (bupati) ini enggak masuk. Contoh Kepala Dinas PU itu pak, sudah dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” ungkapnya.
Perihal Dinas PU, lanjut dia, merupakan SKPD yang paling tersorot di Pemkab Kutim karena memiliki angggaran yang besar.
“Jadi mohon karena kami dapat informasi dari BPK itu bahwa PU itu dinas yang paling keliatan anggarannya, paling banyak silpanya hampir Rp 400 miliar lebih,” beber Faizal.
Oleh karenanya, ia sangat menyayangkan sikap yang ditunjukan SKPD terkait sehingga berdampak pada terhambatnya perencanaan pembangunan daerah.
“Jadi ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan, kita tidak bisa dilaksanakan,” terang dia.
Maka dari itu melalui Bupati Kutim, Faizal menghimbau kepada seluruh OPD agar tidak mengabaikan panggilan dari DPRD.
“Kami atensi OPD yang terlalu banyak silpanya pak. Mohon diatensi pak bupati, kepala-kepala dinasnya yang diminta untuk hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban,” pesannya.
Dia mengatakan, untuk rapat pembahasan Pansus Raperda Pertanggungjawaban Bupati Kutim tahun 2023, pihaknya akan kembali mengundang sejumlah OPD.
“Karena saya menyambut baik apa yang disampaikan pak bupati tadi sangat merespon kritikan untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan DPRD,” tutup Faizal. (adv/adk)
Editor: M. As’ari
