Search
Search
Close this search box.

Firnadi Ikhsan Sarankan Disdikbud Kukar Buat Program Seragam dan Buku Paket Gratis untuk SD dan SMP

Anggota DPRD Kabupaten Kukar, Firnadi Ikhsan. (Istimewa)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kukar Firnadi Ikhsan turut mengomentari berita tentang seragam dan buku paket yang mahal untuk para pelajar SD dan SMP di Kukar.

Ketua DPC PKS Kukar ini menjelaskan bahwa beberapa kabupaten/kota di Indonesia sudah menjalankan program seragam dan buku paket gratis untuk peserta didik SD dan SMP.

Pemkab Kukar, sambung Firnadi, bisa saja menjalankan program tersebut. Pasalnya, anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Kukar dinilainya sangat besar.

Advertisements

Ia melanjutkan, program seragam dan buku paket gratis di Kukar sangat ditunggu-tunggu dan didukung oleh semua pihak, terkhusus orang tua para siswa.

“Terkait kriteria siapa yang mendapatkan, apakah semua calon siswa atau dengan kriteria tertentu, maka itu Disdikbud yang bisa memberikan pertimbangan,” ucap Firnadi pada Selasa (18/7/2023).

Dia menyebutkan, anggaran 20 persen dari APBD Kukar untuk pendidikan wajib dialokasikan setiap tahun untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kukar.

Firnadi pun mendorong Disdikbud Kukar membuat rumusan kebijakan tersebut untuk diusulkan dalam pembahasan APBD antara Pemkab dan DPRD Kukar.

“Jika itu menjadi kebutuhan masyarakat, pasti kita semua mendukung program itu,” ujarnya.

Keluhan masyarakat terkait harga seragam dan buku paket yang dijual oleh koperasi di sekolah-sekolah dinilainya sebagai fenomena yang tidak wajar.

Kata dia, langkah koperasi sekolah di Kukar tersebut akan menuai penolakan dari para orang tua siswa.

Karena itu, menurut dia, kehadiran seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, untuk memudahkan dan meringankan beban orang tua siswa saat ini sangat diharapkan publik.

Ia menegaskan, Disdikbud Kukar tidak perlu melakukan sidak ke sekolah-sekolah. Hanya saja, harus ada kesadaran dari pihak sekolah untuk menertibkan pengurus koperasi yang “nakal” demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada sekolah-sekolah di Kukar.

“Koperasi misalnya sah-sah saja ada keuntungan, tapi harus dalam kewajaran, sehingga tidak perlu sampai ada semacam sidak dari Disdikbud ke sekolah,” pungkasnya. (rh/fb)

Advertisements

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

Advertisements

BERITA TERKAIT

Advertisements
POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA