BERITAALTERNATIF.COM – Group of Twenty (G20) adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari negara-negara besar di dunia.
Melansir situs bi.go.id, G20 mewakili lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, termasuk 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Turki, dan Uni Eropa.
Indonesia mendapatkan tongkat estafet presidensi G20 dari Italia pada Oktober 2021. Sebagai tuan rumah atau presidensi, Indoneisa mengusung tema Recover Together, Recover Stronger untuk mengajak dunia saling mendukung pulih bersama dan tumbuh lebih kuat.
Namun, tahun ini, setidaknya tiga negara absen dalam helatan internasional yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022.
Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ketiga kepala negara yang absen berasal dari Rusia, Brasil, dan Meksiko.
Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin tak bisa hadir disebabkan masalah di dalam negeri yang harus diselesaikan. Sementara, Presiden Brasil Jair Bolsonaro kini berada dalam masa transisi pemerintahan usai kalah dalam pemilu yang digelar akhir Oktober lalu.
Sedangkan, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador disebut memang tidak pernah keluar dari negaranya.
“Sepanjang yang saya tahu, presiden Meksiko tidak pernah keluar dari Meksiko. Jadi, itu tiga pemimpin yang tidak akan hadir (dalam G20),” papar Luhut yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
Hingga saat ini, sejumlah kepala negara telah tiba di Bali untuk mengikuti KTT G20 seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, dan Menlu Rusia Sergey Lavrov.
Selain itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Menlu Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon, dan pejabat berbagai organisasi internasional lain juga telah tiba dan bersiap untuk gelaran konferensi ini.
Sejarah G20
Sejarah singkat pembentukan G20 bermula dari kekecewaan komunitas internasional atas kegagalan G7 memecahkan persoalan krisis ekonomi pada 1998.
Melansir Sherpag20indonesia.ekon.go.id, saat itu kelompok G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dianggap gagal memberikan solusi atas krisis 1998 yang berdampak ke banyak negara, khususnya di Asia.
Untuk itu, komunitas internasional menilai negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik harus diikutsertakan dalam perundingan global. Setahun kemudian, atas saran Menteri Keuangan G7, maka Forum G20 pun digelar untuk mencari solusi permasalahan ekonomi.
Sejak itulah G20 dihadiri para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G20 untuk berdiskusi terkait krisis keuangan global pada 1997-1999. Seiring waktu, KTT G20 yang rutin diadakan setiap tahun itu juga dihadiri oleh para kepala negara.
Tak sama dengan organisasi multilateral lainnya, G20 tak memiliki sekretariat permanen. Oleh sebab itu, presidensi atau tuan rumah G20 yang dipilih berdasarkan rotasi memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan KTT G20.
Tujuan dan Peran G20
G20 bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Pada setiap KTT, G20 mengangkat topik dan isu terkait yang dibahas dalam forum.
Beberapa peran G20 seperti dilansir dari situs resmi Bank Indonesia antara lain: pertama, penanganan krisis keuangan global. Kesuksesan terbesar G20 adalah dukungan mengatasi krisis keuangan 2008 dengan mengubah tata kelola keuangan global. Langkah yang dilakukan adalah menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi serta dalam skala sangat besar.
G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan bank pembangunan global lainnya.
Kedua, kebijakan pajak. G20 telah memacu Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terkait pertukaran informasi soal pajak.
Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasi pada 2015. Saat ini, 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak lewat BEPS.
Ketiga, penanganan pandemi Covid-19. G20 menginisiasi penanganan pandemi lewat penangguhan pembayaran utang luar negeri bagi negara berpenghasilan rendah.
G20 juga berjanji akan melakukan injeksi pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 lebih dari US$ 5 triliun untuk mendorong pemulihan perekonomian.
Negara anggota G20 pun sepakat untuk menurunkan atau menghapuskan bea dan pajak impor, mengurangi bea untuk vaksin, hand sanitizer, disenfektan, alat medis dan obat-obatan Covid-19.
Keempat, isu lainnya. Selain isu perekonomian, G20 juga ikut berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan.
Dalam hal ini, G20 mendukung pembangunan berkelanjutan dalam gerakan Paris Agreement on Climate Change di 2015 dan The 2030 Agenda for Sustainable Development. (*)
Sumber: CNN Indonesia
