Kukar, beritaalternatif.com – Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melakukan konsolidasi, pembinaan dan bimbingan teknis untuk pengurus FPK di empat kecamatan di wilayah Hulu Mahakam.
Empat kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, dan Muara Muntai.
Ketua FPK Kukar, H. Marwan mengungkapkan, tahun ini pihaknya mendapatkan dana hibah dari Pemkab Kukar.
Dana tersebut digunakan oleh Pengurus FPK untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh adat, agama, dan paguyuban di seluruh kecamatan se-Kukar.
“Ini dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, aman dan terkendali, sehingga kehidupan bermasyarakat di Kukar ini bisa berjalan baik dan normal sebagaimana mestinya,” ucap dia baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, ia menginstruksikan kepada seluruh pengurus FPK kecamatan dan desa/kelurahan se-Kukar untuk melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik.
Harapannya, FPK mengetahui dan memahami berbagai wilayah di Kukar yang rawan konflik.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan FPK Kukar melakukan pembinaan terhadap pengurus dan mitra FPK di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
“Sehingga nanti kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait pembauran, interaksi antar sesama warga Kukar,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, akses menuju Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, dan Tabang sangat memprihatinkan. Jalan putus dan banjir mengakibatkan pengendara menggunakan transportasi lain.
Dia mencontohkan dari Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun. Para pengendara tak bisa menuju jembatan karena ketinggian air mencapai dua setengah meter.
Karena itu, warga yang ingin menuju ke jembatan harus melanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri.
Marwan menyebutkan, di titik Pendamaran dan Sekampar juga kondisinya sangat memprihatinkan.
Masalah ini akan menjadi perhatian serius FPK Kukar. Pihaknya akan menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Kukar sehingga diperhatikan serta diperbaiki agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas mereka sehari-hari.
Dengan demikian, harga sembilan bahan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lain bisa terjangkau dengan harga standar.
“Sehingga masyarakat juga bisa menikmati pembangunan sebagaimana layaknya masyarakat Kukar di belahan bumi Kukar yang lain,” tuturnya. (*)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
