BERITAALTERNATIF.COM – Fraksi gabungan Amanat Keadilan Berkarya (AKB) mengapresiasi pencapaian pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi tersebut datang saat penyampaian pandangan umum mereka terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim tahun anggaran 2023 yang dibacakan oleh Mulyana pada Rapat Paripurna ke-27, Kamis (13/6/2024).
Pada kesempatan itu pula, Fraksi AKB memberikan catatan perbaikan khususnya pada pemberiaan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat.
Mencermati angka-angka yang tertera dalam nota penjelasan, mereka menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjumlah Rp 352,46 milyar atau 44,76 persen dari anggaran itu dapat ditingkatkan dengan tidak hanya berharap penuh pada sektor pertambangan.
“Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali. Termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah,” ucap dia.
Ia mengungkapkan, di dalam nota penjelasan disebutkan bahwa belanja operasi itu sebesar Rp 4,25 triliun, sedangkan belanja modal sebesar Rp 3,29 triliun.
Untuk diketahui, belanja operasi ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, sedangkan belanja modal adalah pengeluaran.
“Anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi pemerintah agar lebih mempertimbangkan dan memperbesar belanja modal untuk kepentingan aset bagi Kutim, yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi bagi daerah,” terang Mulyana.
Selain itu, sambung dia, berkaitan dengan belanja transfer senilai Rp 811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa agar dapat dievaluasi untuk pemanfaatan dan penyerapan anggarannya.
Sehingga, dapat diklasifikasikan progresnya desa yang lebih membutuhkan.
“Secara keseluruhan capaian dari belanja daerah telah mencapai presentase yang cukup baik karena rata-rata di atas 80 persen,” sebutnya.
Mulyana menerangkan, mereka juga meminta pemerintah untuk memperhatikan hutang, sehingga bisa fokus pada pembangunan yang berjalan dengan baik.
Dalam nota penjelasan pemerintah bahwa kewajiban mereka yang masih tercatat senilai Rp 189,66 miliar agar dengan segera diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Investing dan juga financing dapat ditingkatkan, sehingga arus kas masuk yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Harapanya pelayanan terutama pelayanan dasar bagi masyarakat, dapat menunjukkan hasil signifikan,” tutur dia.
Fraksi AKB berharap pemerintah dapat memberikan respon positif pada pandangan umum ini. “Dan segera dilanjutkan pembentukan pansus untuk melakukan pembahasan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini,” pungkas Mulyana. (Adv/byan)
Editor: M. As’ari
