BERITAALTERNATIF.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan 1 tahun 2023/2024, membahas tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutim, terhadap nota penjelasan kepala daerah mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2024.
Ketua DPRD Kutim, Joni memimpin kegiatan rapat sidang Paripurna didampingi oleh wakil ketua I DPRD Kutim Asti Mazar dan dihadiri asisten Bupati. Kegiatan dilaksanakan di Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (09/11/2023).
Abdi Firdaus, Ketua Fraksi Demokrat menyampaikan tentang landasan dasar pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) yang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003.
Abdi Firdaus menjelaskan dengan mengacu pada beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan anggaran pemerintah daerah dituntut untuk membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahunan, serta keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.
“Tolak ukur keberhasilan yang telah dirancang adalah hasil pencapaian anggaran dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Kemudian, Abdi mengatakan proses penyusunan anggaran tidak hanya sekadar naik dan turunnya nilai anggaran, akan tetapi juga mencakup pencapaian dan kegagalan di tahun 2023 seharusnya menjadi salah satu indikator dalam penyusunan anggaran tahun 2024.
“Kami berharap, perubahan angka dalam RAPBD 2024 adalah angka yang terencana dan rasional sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan dan membawa perubahan dan perbaikan untuk Kutim,” harapnya.
Selain itu, Abdi menyampaikan bahwa fraksi Partai Demokrat Kutim merasa perlu menitikberatkan kejelasan terkait program yang berkorelasi dan berkolaborasi dengan baik antar organisasi perangkat daerah dalam mengatasi penyelesaian permasalahan yang ada demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (adv/ak/nsa)
