Kukar, beritaalternatif.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menilai penyusunan APBD Kukar 2022 memiliki tantangan tersendiri karena disusun di masa transisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.
Selain berlandaskan pada kesinambungan pembangunan, pelaksanaan APBD Kukar 2022 juga menjadi tahun pertama bagi Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2021-2024 untuk merealisasikan visi dan misi serta janji kampanye mereka yang tertuang dalam RPJMD Kukar periode 2021-2026.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Miftahul Jannah mengatakan, pihaknya berharap APBD 2022 mampu memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan serta pemulihan sendi-sendi perekonomian daerah.
Selain itu, APBD 2022 juga diharapkan dapat membuka peluang lapangan kerja, angka kemiskinan menurun, serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kukar.
Proyeksi pendapatan yang mencapai Rp 4,72 triliun masih belum ideal jika dilihat dari variabel yang membentuknya. Kata dia, setiap tahun Kukar masih menghadapi pendapatan yang fluktuatif.
“Meningkat pun tak signifikan. Lebih cenderung stagnan, bahkan cenderung menurun. Sementara di sisi lain anggaran belanja kita cenderung tetap, bahkan bertambah,” jelas Miftahul saat menanggapi Nota Keuangan APBD Kukar 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar pada Kamis (25/11/2022) lalu.
Ia menegaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan terus meningkat justru tetap stagnan. Pasalnya, PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 7 persen dari total pendapatan daerah.
“Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar benar-benar mengoptimalkan sektor-sektor PAD kita,” sarannya.
Selain penguatan kinerja BUMD, Pemkab Kukar juga diminta untuk memperkuat sektor-sektor lainnya. Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah mengidentifikasi serta mengawasi sektor pendapatan.
“Sehingga tidak terjadi loss potential karena mentalitas aparatur di lapangan,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga mengusulkan agar pemerintah daerah menarik minat pelaku usaha ekonomi kreatif dalam meningkatkan kegiatan pembangunan serta pengembangan sumber pendapatan baru.
“Agar menjadi pendapatan utama bagi PAD,” sarannya.
Kata dia, setiap dinas juga perlu melakukan penyusunan program secara efektif, efisien, serta tidak bersifat rutin dan monoton semata.
“Dalam hal ini seperti pemberian izin usaha, memperluas akses permodalan bagi UMKM, pendampingan secara profesional, membangun jejaring usaha secara terukur agar dinas bisa mencatat kegiatan usaha masyarakat secara berkala,” sarannya. (adv)
