BERITAALTERNATIF.COM – Fraksi Golkar di DPRD Kukar menyampaikan sejumlah pandangan dan kritik terkait APBD Perubahan Kukar tahun 2023.
Pandangan tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Golkar DPRD Kukar Abdul Rahman dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang 1 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar pada Senin (28/8/2023).
Pihaknya menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar tahun 2023, yang dinilainya tidak bertambah secara signifikan di APBD-P tahun ini.
Padahal, kata dia, banyak potensi yang dapat digali oleh Pemkab Kukar untuk meningkatkan PAD.
Fraksi Golkar pun meminta Pemkab Kukar mengoptimalkan peran dan fungsi BUMD untuk menghasilkan dan meningkatkan PAD.
“Fraksi Partai Golkar meminta untuk segera lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja BUMD tersebut dengan segala konsekuensinya, termasuk pilihan apakah mau dipertahankan atau justru dibubarkan,” sarannya.
Pihaknya juga menyoroti penambahan belanja operasi, modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang mencapai Rp 11,6 triliun.
“Fantastisnya jumlah belanja tersebut sayangnya tidak diikuti dengan adanya penjelasan yang cukup, serta uraian dan rincian yang gamblang tentang apa saja bentuk belanja dimaksud,” tegasnya.
Dia mencontohkan belanja barang dan jasa yang bertambah sebesar Rp 1,56 triliun, belanja subsidi dari nol menjadi Rp 307 miliar, serta belanja hibah bertambah menjadi Rp 173 miliar.
Selain itu, ia mengungkapkan, terdapat belanja modal tanah yang bertambah Rp 49 miliar, belanja peralatan mesin Rp 1 triliun, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 678 miliar.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong DPRD Kukar tidak terburu-buru menyetujui APBD-P 2023 sebelum Pemkab Kukar menjelaskan secara terperinci sejumlah masalah tersebut.
Fraksi Golkar ingin memastikan seluruh alokasi belanja yang disampaikan oleh Pemkab Kukar benar-benar berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar tidak menginginkan perubahan APBD anggaran 2023 yang momentumnya memasuki tahun politik ini justru dijadikan ruang politisasi anggaran dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Edi Damansyah-Rendi Solihin, sambung Rahman, sudah triliunan anggaran digelontorkan atas nama pembangunan daerah.
Namun, Fraksi Golkar mempertanyakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan angka kemiskinan di Kukar.
“Sudahkah pemerintah memastikan bahwa tidak ada lagi warga kita yang mengeluh tentang sulitnya mencari nafkah untuk kehidupan keluarga mereka? Atau keluhan orang tua yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya? Sudahkah seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan yang dilaksanakan? Sudahkah masyarakat Kukar merasakan kebahagiaan?” pungkasnya. (rh/fb)
