BERITAALTERNATIF.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kukar meminta Pemkab agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan.
Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada 1,45 persen penduduk miskin ekstrem di Kukar.
Kemudian data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam tiga tahun terakhir, miskin ekstrem mengalami peningkatan dari 58.420 Jiwa di 2020 menjadi 62,360 jiwa di 2021. Bahkan, data terakhir naik mencapai 62,870 jiwa.
Beberapa kriteria masyarakat yang dianggap masuk kemiskinan ekstrem adalah lanjut usia, tidak tinggal sendirian, tidak bekerja, memiliki penyakit kronis, tidak bekerja disabilitas dan difabel. Kemudian kondisi rumah tidak layak.
Kasus stunting juga terus meningkat, data terakhir survei Status Gizi Indonesia 2023 (SSGI) mencapai 18,13 persen. Pengaruh utama pada faktor kemiskinan untuk memenuhi gizi yang cukup belum mumpuni.
Juru bicara Partai Kadailan Sejahtera (PKS) DPRD Kukar, Pujiono mengatakan penyusunan APBD 2024 perlu memperhatikan penanganan stunting yang terus meningkat dan menanggulani kemiskinan ekstrem.
“Fasilitas dalam penanganan kemiskinan untuk lansia masih ditemukan di desa, bahwa tes gula darah dan kolestrol berbayar. Tentu ini akan berpotensi terjadinya risiko sosial di daerah ,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran bantuan social (Bansos) sebesar Rp14,56 miliar tidak akan bermanfaat jika tidak mampu mengurangi angka kemiskinan.
Angka tersebut sudah mumpuni dalam alokasi bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem.
Karena itu, Fraksi PKS tidak ingin di Kutai Kartanegara ada pribahasa “tikus mati di lumbung padi”, pendapatan daerah tinggi tapi kemiskinan tidak kunjung teratasi.
“Kami Fraksi PKS mempertegas RAPBD 2024 bisa memerhatikan angka stunting yang setiap tahunnya meningkat dan kemiskinan ekstrem kerap terjadi, dengan ini amanat bisa terealisasikan di tahun 2024 menjadi tanggung jawab bersama,” tutupnya. (adv/lt/nsa)
