BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar Budiman membacakan pandangan umum Fraksi Golkar terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kukar tahun 2023 pada Jumat (23/9/2022) sore.
Ia menekankan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan daerah lewat APBD harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan daerah yang diproyeksi Rp 4,380 triliun dinilai Fraksi Golkar belum ideal. Hal ini tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Setiap tahun kita dihadapkan pada pendapatan yang fluktuatif. Meningkat pun tidak signifikan. Lebih cenderung stagnan, bahkan cenderung menurun,” katanya di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.
Di sisi lain, anggaran belanja daerah cenderung bertambah setiap tahun. Karena itu, pihaknya berpendapat bahwa pemerintah daerah belum memiliki formulasi yang terukur dan sistematis terkait upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Budiman mengatakan, pemerintah daerah mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup kecil, bahkan dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.
Salah satu penyebabnya adalah pajak dan retribusi daerah belum optimal. BUMD juga belum maksimal dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Karena itu, Fraksi Golkar menilai pemerintah daerah di masa kepemimpinan Edi Damansyah-Rendi Solihin belum serius dalam menyelesaikan ragam persoalan tersebut.
Pihaknya pun mempertanyakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, kajian terhadap obyek pendapatan daerah, potensi kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta hasil evaluasi terhadap BUMD.
Fraksi Golkar juga menyoal anggaran mandatori untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dana desa, dan belanja pegawai.
“Apakah urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ADD, dan belanja pegawai bukan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah saat ini?” tanyanya.
Pihaknya pun mempertanyakan bidang-bidang yang menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini dalam pembangunan daerah lewat APBD 2023.
“Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait infrastruktur dasar. Apa saja yang menjadi prioritas pemerintah daerah? Di mana lokasinya serta berapa alokasi anggarannya?” tanyanya. (adv/um)
