BERITAALTERNATIF.COM – Pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam mendukung program strategis pemerintah, memperluas cakupan kepesertaan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu dikemukakan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Kawasan IKN, pada Kamis (2/11/2023).
Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan ini akan melengkapi fasilitas layanan publik di IKN.
“Keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas layanan masyarakat di IKN, menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosialnya dari BPJS,” ujar Presiden.
Presiden menekankan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar pekerja terlindungi dari berbagai risiko. Terlebih, kata Presiden, saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek dan melibatkan banyak tenaga kerja.
Kemudian, Kepala Otorita IKN mengatakan groundbreaking berikutnya akan disusul oleh BPJS Kesehatan.
“Hari ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan groundbreaking. Pada groundbreaking selanjutnya akan disusul oleh BPJS Kesehatan. Hal ini sangat kami apresiasi karena kehadiran BPJS di IKN sangat penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko dalam pekerjaan dan kesehatan,” ujar Kepala Otorita.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menegaskan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memastikan agar seluruh pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Karena hal tersebut merupakan hak konstitusi seluruh warga negara,” tegas Anggoro.
Lebih lanjut, Anggoro menjelaskan terkait kepesertaan pekerja IKN, saat ini seluruh pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Proses pembangunan dan pemindahan karyawan BPJS Ketenagakerjaan, ungkap Anggoro, akan terbagi dalam beberapa tahap yang diperkirakan selesai pada tahun 2025.
Selain itu, ia berharap pembangunan kantor tersebut dapat berjalan lancar agar nantinya mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jamsostek. (nsa)
