BERITAALTERNATIF.COM – Cendekiawan Muslim Indonesia Dr. Muhsin Labib menanggapi langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
Setiap orang yang tidak berada dalam lingkaran elite partai tersebut, kata dia, kemungkinan akan kaget dengan kebijakan yang diambil pimpinan Partai Nasdem.
Pasalnya, jelas Habib Muhsin, Anies dianggap sebagai politisi yang lekat dengan politik identitas. Pandangan demikian berangkat dari pengalaman saat Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017.
“(Orang-orang itu kaget karena) partai yang selama ini dikenal nasionalis justru mengangkat seseorang yang identik dengan kelompok islamis,” jelas Habib Muhsin sebagaimana dikutip beritaalternatif.com dari kanal YouTube Mula TV pada Sabtu (8/10/2022) malam.
Ia menegaskan, dalam politik tidak ada yang permanen, sehingga tidak heran apabila partai politik di Indonesia berbeda dalam satu pemilu, namun membangun koalisi dalam pemilu berikutnya.
Habib Muhsin mencontohkan di pemilu sebelumnya. Seorang calon presiden yang berlatar belakang nasionalis didukung oleh kelompok islamis.
“Jadi, tidak ada yang permanen dalam pentas politik itu. Apa pun akan dilakukan. Apa pun akan digunakan untuk mendapatkan dukungan; untuk meraih kekuasaan,” tegasnya.
Karena itu, menurut dia, tidak adil apabila ada yang menganggap kelompok tertentu identik dengan kelompok identitas. Sebab, siapa pun dapat menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan.
“Kadang orang yang tidak islamis malah menggunakan simbol-simbol Islam. Partai Demokrat itu pernah menunjukkan keberatan terhadap capres yang sebetulnya nasionalis, tapi sebetulnya dianggap mengeksploitasi simbol-simbol agama,” katanya.
Ia menegaskan, penggunaan simbol-simbol agama dalam politik Indonesia tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok ataupun partai, tapi juga ditempuh partai-partai yang bahkan berplatform nasionalis.
Politik identitas, sambung Habib Muhsin, sejatinya tidak hanya penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye, tapi juga siapa pun yang mengidentikkan gerakan politiknya dengan satu kelompok, keyakinan, tipe tertentu, ia dapat disebut sebagai pelaku politik identitas.
Karenanya, apabila politik identitas hanya disematkan pada penggunaan jargon ataupun simbol-simbol agama, hal itu menurutnya tidak adil. “Karena orang menggunakan identitas dengan bermacam-macam,” terangnya.
Kata Habib Muhsin, pengusungan Anies oleh Partai Nasdem merupakan bagian dari “tradisi” beberapa partai yang tidak pernah mengusung ketua umum mereka sebagai calon presiden.
Menurutnya, partai-partai tersebut juga tidak pernah mencalonkan kader-kader mereka sebagai calon presiden. Namun, mereka pun tidak membatasi apabila kader-kader mereka dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon presiden.
“Itu sudah terbukti. Terlepas apakah kita mendukung atau tidak, apakah pilihan politik kita atau suara kita akan kita berikan, itu kan hak setiap orang,” jelasnya.
Tidak Ada Kawan dan Lawan Abadi
Habib Muhsin menegaskan, tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam perpolitikan Indonesia. Orang-orang yang berseteru dalam kontestasi politik bisa berkawan atau bekerja sama di pemerintahan.
Ia mencontohkan Presiden Jokowi yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Padahal, dalam Pemilu 2019 keduanya bersaing untuk memperebutkan kursi presiden.
“Memang politik dalam fakta kehidupan kita, itu bukan teologi; bukan agama. Ia ditentukan oleh prinsip-prinsip keuntungan bahkan pragmatisme. Makanya sifatnya dinamis, relatif, dan selalu berubah,” urainya.
Menanggapi fenomena tersebut, sebagai bagian dari masyarakat yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan, setiap orang tidak perlu menganggap keputusan politik personal sebagai pilihan mutlak yang final dan harga mati.
“Sehingga kita tidak perlu menganggap politisi tertentu seolah-olah bagus dan baik. Sementara lawannya buruk. Dalam politik, tidak ada yang dibicarakan kebaikan mutlak,” katanya.
“Ada kebaikan di situ. Ada kekurangan di situ. Masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Karena kita tidak sedang memilih kiai; tidak sedang memilih ulama; tidak sedang memilih figur spiritual. Kita sedang memilih CEO; seorang administrator yang diikat oleh aturan-aturan,” sambungnya.
Atas dasar itu, saran Habib Muhsin, setiap warga negara tidak perlu menganggap orang lain yang berbeda pilihan dengannya sebagai musuh sebagaimana pemilu sebelumnya. Pasalnya, permusuhan karena perbedaan pilihan di pemilu justru menghabiskan energi, biaya, dan tenaga.
Kata dia, partai nasionalis seperti Nasdem yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies sebagai calon presiden, yang notabenenya pernah didukung kelompok islamis di Pilkada DKI Jakarta, merupakan bukti bahwa segala sesuatu dalam politik Indonesia bisa berubah-ubah. “Tidak ada kawan dan lawan yang abadi,” ucapnya.
Penyebab dan Akibat Permusuhan
Menurut Habib Muhsin, mereka yang bermusuhan dalam kontestasi pemilihan di Indonesia sejatinya korban kampanye dari para elite politik yang sedang merebut kekuasaan di negeri ini.
Padahal, sambung dia, kampanye dalam perebutan kekuasaan di Indonesia bersifat sementara. Para elite yang bertarung kemudian saling merangkul dan membangun kerja sama setelah kontestasi selesai.
Permusuhan dan polarisasi antar-kelompok masyarakat pasca pemilu, menurut Habib Muhsin, muncul karena mereka menganggap kontestasi politik sebagai kesempatan untuk menegaskan identitas.
“Dan itu bisa memperkuat psikologi sosialnya dengan melawan kelompok lain. Tanpa ada kelompok lain yang dilawan, mereka merasa tidak bisa menegaskan identitasnya,” sebut dia.
Padahal, kata Habib Muhsin, usaha menegaskan identitas tidak mesti dengan cara menganggap orang lain sebagai musuh dalam kontestasi politik.
Setiap orang bisa menegaskan identitasnya dengan cara menghargai orang lain. “Ini bukan hanya dalam politik. Dalam agama pun demikian. Anda memilih agama. Orang lain memilih agama yang berbeda. Kemudian Anda hormati. Karena setiap orang punya hak,” katanya.
Di negara demokrasi, setiap orang pun memiliki kebebasan dan hak untuk memilih. Namun di era ini, sebut Habib Muhsin, bangsa Indonesia belum benar-benar menikmati demokrasi.
“Ternyata kompetisi kita maknai sebagai konfrontasi. Lawan politik kita anggap sebagai musuh. Padahal itu hanya kontestan politik yang berbeda,” tegasnya.
Permusuhan antar kelompok yang terus terpelihara di masyarakat karena perebutan kekuasaan di kalangan elite, menurut dia, akan merusak keutuhan bangsa Indonesia.
Kata dia, polarisasi di masyarakat disebabkan ulah politisi yang culas serta sengaja menggoreng perebutan kekuasaan di pemilu seolah-seolah sebagai sesuatu yang dramatis. Hal ini dilakukan para politisi culas lewat orang-orang bayaran (buzzer).
“Seolah ini sudah urusan benar dan salah; urusan adil dan culas. Padahal, politik secara faktual tidak terlepas dari oligarki,” terangnya.
Dalam perebutan kekuasaan, tidak ada satu pun calon presiden yang tidak didukung oleh oligarki. Sebab, lanjut Habib Muhsin, siapa pun yang berkuasa dalam politik pragmatis tidak akan pernah lepas dari oligarki, kemunafikan, dan omong kosong.
“Semuanya berpeluang untuk melakukan itu. Jadi, tidak perlu mengidentikkannya pada satu kelompok,” sebutnya.
Karena itu, ia menyarankan kepada masyarakat Indonesia di akar rumput agar tidak terlalu serius dalam mendukung para calon presiden. “Santai saja; tenang saja, karena sama-sama tidak ada yang sempurna,” imbuhnya.
Saran dia, setiap orang tidak perlu menganggap calon presiden yang didukungnya lebih unggul dan benar dibandingkan calon lain. Sebagai orang-orang yang tidak berada dalam pusat kekuasaan, masyarakat pada umumnya pun tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari hasil kontestasi politik nasional.
“Kita tidak menjadi bagian dari deal-deal dalam politik. Jadi, tak perlu sibuk menjadi buzzer gratis. Tak perlu ada yang kehilangan teman dan keluarga. Kita semua adalah satu dengan semangat sebagai bangsa yang berdemokrasi,” pungkasnya. (um)
