BERITAALTERNATIF.COM – Calon wakil gubernur Kaltim nomor urut 1 Hadi Mulyadi menanggapi kritik calon gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terkait pengelolaan APBD Kaltim.
Dalam acara debat publik ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Kaltim, Rudy mengkritik skema pengalokasian dan penggunaan APBD Kaltim di era kepemimpinan petahana.
Rudy mengklaim bahwa saat paslon Isran-Hadi menjadi pemimpin Kaltim, masyarakat hanya mendapatkan jatah 17% dari APBD Kaltim.
Pernyataan itu secara terang-terangan dibantah oleh paslon nomor urut 1. Menanggapi kritik tersebut, Hadi pun mengklarifikasinya.
Dia menilai data yang disampaikan Rudy merupakan data yang keliru serta tidak valid.
Anggaran pendapatan dan belanja Kaltim yang sangat tinggi tersebut mustahil hanya sebagian kecil digunakan oleh Pemprov Kaltim di era kepemimpinan keduanya untuk kepentingan masyarakat.
“Mana mungkin dana APBD Kaltim yang menyentuh Rp 25,3 triliun itu hanya 7% untuk masyarakat? Tidak mungkin!” tegas Hadi dalam acara debat publik ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Kaltim pada Sabtu (23/11/2024)
Kata dia, di samping Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendanaan APBD Kaltim mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menyebut DAU sejatinya diperuntukkan untuk membiayai para pegawai sehingga tidak bisa digunakan untuk peruntukan lain.
“Kalau kita kurangi, berarti kita kurangi hak makan masyarakat menjadi pegawai negeri,” ujarnya.
Hadi menjelaskan bahwa DAK dan PAD telah dikelola sedemikian rupa oleh Pemprov Kaltim agar memberikan hasil maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Tahun ini, kata dia, APBD Kaltim senilai Rp 1,3 triliun telah dialokasikan untuk memberi tunjangan pendidikan kepada para pelajar dan mahasiswa lewat program Beasiswa Kaltim Tuntas.
“Bagaimana mungkin masyarakat tidak merasakan manfaatnya?” tanya Hadi.
Ia mengaku selama 5 tahun terakhir Isran-Hadi telah mengambil langkah-langkah terbaik untuk pembangunan daerah, khususnya lewat pengelolaan APBD Kaltim untuk kepentingan publik. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
