Jakarta, beritaalternatif.com – Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Hatma Suryatmojo mengatakan, deforestasi sebagai salah satu pemicu banjir di Indonesia. Hatma menyebut aktivitas pembukaan lahan mempercepat bencana banjir selain faktor intensitas hujan tinggi.
“Seperti pembukaan lahan hutan, perubahan fungsi lahan, deforestasi, perkembangan urbanisasi dan penyempitan tubuh air (sungai) akibat kebutuhan pemukiman,” kata Hatma dalam keterangan resmi UGM yang diterima Selasa (9/11/2021).
Dia berpendapat, deforestasi berkontribusi cukup besar dalam setiap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Meski terdapat faktor alami yang bisa menjadi pemicu, seperti faktor topografi dengan kemiringan lereng yang tinggi dan curah hujan ekstrem.
Menilik data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas deforestasi Indonesia tahun 2019-2020 adalah sebesar 115,5 ribu hektare. Menurun 75 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 462,5 ribu hektare.
Sementara pada periode 2017-2018, tingkat deforestasi mencapai 439,4 ribu hektare. Kemudian 2016-2017 tercatat 480 ribu hektare. Deforestasi tertinggi dalam enam tahun terakhir terjadi 2015-2016, yakni sebesar 629,2 ribu hektare.
“Artinya, secara total dalam kurun waktu enam tahun angka deforestasi mencapai 2,1 juta hektare. Meski begitu, cukup wajar juga bila ada pernyataan laju deforestasi mengalami penurunan, namun kejadian bencana hidrometeorologi masih tinggi,” ujarnya.
“Hal ini mengindikasikan banjir dan tanah longsor bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Terutama pada perubahan pola penutupan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu atau mengubah fungsi dari kawasan tersebut,” kata Hatma.
Lebih lanjut, pengamat hidrologi hutan tersebut meminta pemerintah memberi atensi khusus terhadap perubahan daerah hulu sungai. Kawasan hulu harus menjadi fungsi lindung yang dibantu peran hidrologi dari kawasan bervegetasi.
Menurutnya, daerah aliran sungai kini banyak beralih menjadi kawasan produksi, seperti pemukiman warga, budi daya intensif, dan lain sebagainya yang berdampak pada degradasi fungsi dari kawasan hulu.
“Memang sangat perlu mengedukasi seluruh lapisan masyarakat tentang peran penting DAS sebagai sistem penyangga kehidupan yang akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan menjadi hal penting yang perlu dikuatkan dalam seluruh lini pendidikan,” ujarnya.
Menurut Hatma, banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur, pada 4 November lalu terjadi karena curah hujan tinggi atau lebih dari 100 mm yang berdampak hingga bagian hulu sebagai Daerah Tangkapan Air (DTA).
Kata Hatma, kondisi topografi pada DTA pemasok air banjir didominasi oleh lereng curam sampai dengan sangat curam di bagian hulu dengan tipologi DAS membulat. Sementara jarak antara hulu dengan daerah terdampak banjir memerlukan waktu kurang lebih 4 jam sehingga aliran limpasan cukup cepat mencapai daerah terdampak banjir.
“Perubahan tutupan lahan yang masif pada bagian hulu DAS dengan peruntukan lahan pertanian (dominan di luar kawasan hutan) menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah menahan (meresapkan) air terutama pada lahan miring dan curam,” katanya.
Pada wilayah terdampak, kata Hatma, terlihat material terbawa berupa patahan kayu hitam seperti bekas terbakar. Ini mengindikasikan terdapat bendung alami yang ambrol di lereng Gunung Arjuno, biasa disebabkan oleh adanya kejadian longsor sebelumnya yang materialnya kemudian menutup alur sungai dan membentuk bendungan alami yang labil.
“Akibat akumulasi aliran sungai yang terbendung maka bendungan alami yang labil tersebut jebol dan menyebabkan terjadi banjir bandang,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri KLHK Siti Nurbaya menyatakan, emisi karbon dan deforestasi tak bisa menjadi alasan untuk menghambat pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut diungkap Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11/2021). Siti menyatakan FoLU Net Carbon Sink 2030 tak bisa diartikan sebagai nol deforestasi (zero deforestation).
Ia menegaskan hal tersebut perlu dipahami semua pihak atas nama kepentingan nasional. Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, katanya, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan, di antaranya berkaitan dengan deforestasi, pada tahun 2030.
“Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” tegas Siti dalam siaran persnya, Rabu (3/11/2021).
Belakangan, usai pernyataannya itu menuai banjir kritik, Siti mengeluarkan pernyataan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan keseimbangan sebagaimana pesan Jokowi. Menurutnya, pembangunan seharusnya mempertimbangkan aspek lingkungan.
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengakui deforestasi dan pertambangan adalah penyebab bencana banjir yang menerjang beberapa wilayahnya belakangan ini, termasuk Sintang.
Sutarmidji menyebut hutan-hutan di Kalbar sudah habis lantaran Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) banyak diberikan kepada perusahaan. Sehingga lahan konsesi lebih banyak dibanding dengan hutan yang ada.
Apalagi, kata Sutamidji, pemberian HTI itu dibarengi dengan manajemen dan pengawasan yang buruk. Ia mengungkapkan, banyak perusahaan yang menebang kayu sembarangan dan tidak bertanggung jawab. (cnnindonesia/ln)
