BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) Muhammad Zia Ulhaq memperingati segenap Aparat Sipil Negara (ASN) agar tidak menggunakan kewenangannya untuk memihak kepada salah satu paslon yang berkompetisi di Pilkada Kukar tahun 2024.
Ulhaq menyebut ASN merupakan salah satu instrumen penyelenggara negara yang berwenang memberikan izin dalam mengoperasikan setiap fasilitas milik negara.
Atas kekuasaan yang dimilikinya, ASN memiliki peran vital untuk menciptakan kompetisi pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang seimbang dan berkeadilan.
Guna mengantisipasi hal itu, dia berulang kali mengingatkan ASN yang memegang tanggung jawab sebagai pengelola fasilitas milik negara agar tidak menggunakan fasilitas tersebut untuk memuluskan agenda kampanye salah satu paslon.
Pasalnya, sebut Ulhaq, dampak penyalahgunaan fasilitas negara tersebut berpotensi merugikan paslon lain serta masyarakat Kukar secara umum.
“Semua yang berbau negara harus tegak lurus terhadap nilai-nilai aturan. Fasilitas tidak boleh digunakan. Aturan sudah berbicara demikian,” tegasnya kepada awak media Berita Alternatif pada Senin (14/10/2024).
“Saya melihat ada beberapa fasilitas negara seperti mobil-mobil dinas yang masih tertempel gambar-gambar paslon. Saya berharap jangan sampai digunakan sebagai alat kampanye,” sambungnya.
Dia mengimbau seluruh elemen pejabat di lingkungan Pemkab Kukar untuk tetap netral dan menahan diri agar tidak menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap para calon dalam bentuk apa pun, baik berupa dukungan pribadi maupun melibatkan banyak pihak.
Ia berharap penyelenggara pemilu lebih teliti dalam mengidentifikasi setiap ASN di Kukar yang terlibat dalam kampanye para calon bupati dan wakil bupati Kukar.
Ulhaq juga berharap Bawaslu Kukar menindak tegas para oknum ASN yang disinyalir menunjukkan keberpihakan mereka di media sosial kepada paslon tertentu.
“Berbicara platform media, memang agak sulit, tetapi itu memang tugas dari penyelenggara pemilu untuk kroscek akun-akun media kayak akun media dinas. Kemudian foto-foto pegawai ASN yang berfoto dengan calon. Itu sangat penting untuk ditindak dan diantisipasi,” sarannya.
Apabila terdapat oknum ASN terbukti yang menunjukkan keberpihaknya kepada salah satu paslon, tegas Ulhaq, maka hal itu akan menimbulkan risiko besar karena dapat mencederai iklim demokrasi di Kukar serta berpotensi membawa citra buruk bagi daerah secara keseluruhan.
Karena itu, dia menekankan bahwa ASN dan aparatur negara harus tegak lurus terhadap aturan serta konsisten menjaga netralitas. Hal ini berperan penting dalam menjaga serta menciptakan suasana Pilkada yang sehat dan kondusif.
“Netralitas perlu ditegakkan. Biarkan Pilkada ini berjalan sesuai aturan semestinya. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan oleh ASN yang diasumsikan terlibat dalam Pilkada kali ini,” ucap Ulhaq. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
