BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mempertanyakan alasan Pemkab Kukar tak kunjung menanggapi tuntutan Aliansi Mahasiswa Kukar.
HMI pun melayangkan kritik atas sikap Pemkab Kukar yang tak kunjung menanggapi sejumlah tuntutan mereka terkait alokasi dan penggunaan APBD Kukar tahun 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Kukar Ibnu Ridho saat ditemui awak media Berita Alternatif di Sekretariat HMI Cabang Kukar pada Jumat (9/8/2024).
“Kita juga beberapa kali mengirimkan surat kepada Pemkab Kukar, namun sampai hari ini pun surat kami belum digubris,” ucapnya.
Kekecewaan yang dirasakannya dilatari oleh sikap Pemkab Kukar yang tak kunjung mengumumkan keputusan atas sejumlah tuntutan mahasiswa saat rapat dengar pendapat dengan staf Pemkab Kukar belum lama ini.
Padahal, kata dia, Pemkab Kukar sudah berjanji akan segera mengumumkan keputusan atas tuntutan-tuntutan yang dilayangkan mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Kukar.
“Pada saat hearing kemarin kami bertemu dengan Asisten 1 Bupati. Ternyata dia tidak tahu apa-apa. Ternyata memang tuntutan aksi kami kemarin tidak ditanggapi oleh Pemkab Kukar. Mungkin dianggap sepele kepentingan masyarakat ini,” sesalnya.
Pihaknya tak begitu mempersoalkan apabila surat permohonan yang mereka layangkan tidak digubris oleh Pemkab kukar.
Namun, jika tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah, ia meminta Pemkab Kukar menyosialisasikan sekaligus memaparkan alasan penolakan seluruh tuntutan mahasiswa.
“Kami berbesar hati. Tidak apa-apa tidak ditanggapi surat hearing kami, tapi dengan catatan Pemkab Kukar mengedukasikan serapan anggaran yang digelontorkan untuk salah satu pembangunan agar kami bisa mengawasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Kukar, Zulhansyah menerangkan, pihaknya menyampaikan aspirasi terkait APBD Kukar tahun 2024 yang dinilai tidak tepat sasaran.
Mereka juga menuntut Pemda Kukar untuk menggratiskan tarif air bersih untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Unikarta meminta Pemda Kukar mengurangi anggaran perjalanan dinas yang mereka nilai sebagai pemborosan terhadap anggaran daerah.
Kemudian, dia mengungkapkan, mahasiswa mendesak Pemda Kukar melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan serta mempercepat perbaikan pasar. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
