BERITAALTERNATIF.COM – Seorang ibu rumah tangga berinisial WY (47) mendapatkan penganiayaan dari mantan suaminya berinisial XL (47).
Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekitar satu minggu lalu, WY sedang berada di tempatnya bekerja. Tiba-tiba ia didatangi oleh XL yang bertujuan untuk mengambil anak mereka yang ketiga, tetapi korban menolak memberikan anak tersebut kepada pelaku.
Hal memicu keributan antara keduanya. Saat keributan berlangsung, terlihat dari rekaman CCTV, WY didorong dan dipukul di bagian belakang kepalanya oleh pelaku karena mempertahankan anaknya.
Setelah mengalami penganiayaan, WY meminta bantuan kepada Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim.
Mendapati hal itu, TRC-PPA Kaltim pun segera meminta WY untuk melakukan visum di rumah sakit umum.
Ketua Koordinator TRC-PPA Kaltim, Rina Zainun menjelaskan, pihaknya bersedia melakukan pendampingan untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwenang.
“Rencananya kalau enggak hari ini besok tanggal 21 Februari 2024 kita akan melakukan pendampingan pelaporan kepada pihak kepolisian,” ucapnya kepada awak media pada Selasa (20/2/2024).
Kata dia, kekerasan yang dilakukan oleh XL kepada WY merupakan kasus penganiayaan karena mereka sudah resmi berpisah.
Sebelumnya, WY dan XL memiliki 3 orang anak hasil pernikahan mereka, salah satunya sudah berumah tangga.
Ia menjelaskan, pada saat berumah tangga pun WY sering mengalami KDRT dari XL. Bahkan pada bulan Agustus 2023, saat melakukan proses perceraian, pelaku masih mendapatkan kekerasan dari XL.
“Mereka secara resmi bercerai baru-baru ini pada bulan Februari tahun ini,” ucapnya.
Rina menyampaikan bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar tidak terjadi lagi penganiayaan terhadap istri maupun anak, serta memberikan pendidikan untuk meredam emosi sehingga muncul empati dan perilaku positif.
Pihaknya telah melakukan kampanye secara masif agar kejadian yang sama bisa diminimalkan di Kaltim.
“Kami juga sering melakukan kampanye anti kekerasan; bagaimana si pelaku dan si korban ini bisa menyelesaikan masalah dengan bijak dan penegakan hukum juga harus berlaku secara adil bagi korban,” tutupnya. (ar/jt/fb)
