Kukar, beritaalternatif.com – Nama-nama calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kian mencuat di publik Tanah Air setelah DPR RI menetapkan Undang-Undang tentang IKN pada 18 Januari lalu.
Sejauh ini, ada empat tokoh yang digadang-gadang memimpin IKN Nusantara: Bambang Permadi Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama, Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.
Dari empat tokoh tersebut, tak ada satu pun putra daerah Kalimantan Timur (Kaltim) yang masuk dalam bursa calon pemimpin IKN Nusantara. Padahal, tokoh-tokoh di Kaltim juga tak kalah mentereng dari segi prestasi dalam membangun daerah-daerah yang mereka pimpin.
Begitu juga keterlibatan di Badan Otorita IKN Nusantara. Putra daerah Kaltim pun belum “mendapat sinyal” sehingga bisa berperan dalam pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara yang berlokasi di sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kukar Marwan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memilih putra daerah Kaltim sebagai Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
Dia menyebutkan, Presiden Jokowi telah membocorkan syarat tokoh yang akan memimpin IKN Nusantara, salah satunya berlatar belakang teknik sipil.
Menurut Marwan, banyak tokoh di Kaltim yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah serta memenuhi syarat seperti yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Tokoh yang berasal dari Kaltim, kata dia, memahami serta mengetahui seluk-beluk IKN baru di sebagian wilayah Kukar dan PPU tersebut. “Mereka sudah punya cukup pengalaman untuk bisa memimpin daerah Otorita IKN,” ucap Marwan, Selasa (1/2/2022) pagi.
Ia menyebut sejumlah putra daerah yang layak menjadi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara: mantan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi; mantan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang; mantan Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo; mantan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie.
Selain mereka, kata Marwan, ada lagi tokoh-tokoh Kaltim yang dinilainya mampu memimpin IKN Nusantara. “Seperti Pak Isran Noor,” bebernya.
Politisi Partai NasDem ini berpendapat, Isran memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin IKN. Selain pernah menjadi Bupati Kutai Timur, Isran juga masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim.
Pengalaman panjang tersebut bisa menjadi modal bagi Isran untuk memimpin IKN Nusantara. Karena itu, secara pribadi Marwan sangat mendukung Isran dipilih sebagai orang nomor satu di ibu kota baru.
“Tapi ini nanti kan semuanya tergantung keputusan Presiden,” sebutnya.
Marwan mempunyai sejumlah alasan di balik pengajuan Isran sebagai Kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Salah satunya, Isran merupakan putra daerah yang mengetahui seluk-beluk Bumi Etam.
Dengan pengetahuan tersebut, setelah ditunjuk sebagai pemimpin IKN Nusantara, Ketua DPW NasDem Kaltim itu bisa beradaptasi secara langsung dengan daerah ibu kota baru yang dipimpinnya.
“Dia tahu seluk-beluk, memahami adat istiadat, kebiasaan, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kearifan lokal,” tuturnya.
Marwan kembali menegaskan, penunjukan putra daerah sebagai pemimpin IKN Nusantara diharapkan dapat memelopori pemeliharaan kearifan lokal serta “bisa menjaga perasaan masyarakat lokal”.
Ikhtiar dalam memelihara kearifan lokal di IKN Nusantara, kata Marwan, hanya bisa dilakukan oleh putra daerah. Pasalnya, putra daerah memahami dan mengerti tentang berbagai hal berkenaan dengan Kaltim.
“Kemudian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar dalam mengawal proses pembangunan IKN Nusantara,” pungkas Marwan.
Hak Prerogatif Presiden Jokowi
Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Prof. Ince Raden, enggan menyebutkan tokoh lokal yang bisa diajukan untuk memimpin IKN Nusantara. Tetapi sebagai pimpinan kampus ia berharap orang yang dipilih Presiden Jokowi adalah tokoh yang mempunyai komitmen dan kemampuan dalam memimpin ibu kota.
“Karena memang diperlukan orang dengan level kemampuan kepemimpinan yang (memiliki) kompetensi dan kualifikasi sebagai syarat,” ujarnya.
Dia juga meyakini Presiden Jokowi sangat memahami siapa orang tepat yang akan memimpin IKN Nusantara tanpa dikotomi maupun sekat kedaerahan. Sebab, menurutnya, Jokowi memerlukan orang yang berpaham nasionalis.
“Tentu kemampuan SDM di daerah itu banyak yang mumpuni, tapi kita beri kesempatan kepada Presiden kita dengan pertimbangan itu,” terangnya.
Ince juga menyarankan Presiden berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala daerah di Kaltim untuk menentukan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
Menanggapi orang-orang di Kaltim yang juga mengusulkan nama tokoh asli daerah untuk memimpin IKN, Ince menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan pantas. Sebab, kata dia, sudah saatnya figur-figur di Kaltim juga dimunculkan ke publik.
“Tapi kita kembali ke Presiden. Kita harus berpikir jernih, siapa yang kita usulkan nanti menjadi pertimbangan Pak Jokowi,” terang Ince.
Dia mendukung siapa saja yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi apabila mampu mewujudkan pembangunan IKN Nusantara dengan cepat dan akseleratif.
“Saya dalam posisi yang seperti itu. Supaya kita jangan menghabiskan energi kita dalam mendiskusikan hal tersebut,” tegasnya.
Meskipun hal itu penting, tetapi Ince menyebutkan, ada hal lain yang lebih penting yang perlu dipikirkan publik Bumi Mulawarman.
Sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta tertua di Kukar, dengan keberadaan IKN Nusantara, ia berharap pemerintah daerah mendukung pembangunan dan pengembangan Unikarta.
“Di IKN nanti ada Unikarta yang memberikan sumbangsih SDM di masa yang akan datang,” pungkas Ince.
Tak Mesti Putra Daerah
Akademisi dari Unikarta Tenggarong, M. Suria Irfani, mengaku tidak ingin terjebak dengan dikotomi putra daerah Kaltim dan tokoh nasional yang akan diusulkan dan dipilih untuk memimpin Badan Otorita IKN Nusantara.
Dia menegaskan, yang terpenting dari calon Kepala Badan Otorita IKN Nusantara ialah sosok yang mempunyai kompetensi, kapasitas dan kualifikasi yang mumpuni.
“Apalagi selevel IKN yang relatif baru. Tentu kita membutuhkan orang yang memang punya kualifikasi yang memadai untuk memanajemen IKN itu dengan baik,” ucap Irfani, Rabu (2/2/2022) siang.
Ia meyakini pemerintah pusat tidak menutup diri bila dalam perkembangannya terdapat putra daerah yang memenuhi syarat untuk masuk atau menempati posisi di dalam struktur Badan Otorita IKN sehingga bisa dimasukkan dalam struktur di bawah Kepala Badan Otorita IKN nantinya.
“Selama ia punya kompetensi, kapasitas, dan kualifikasi yang disyaratkan, idealnya pemerintah pusat tidak menutup diri terhadap usulan masuknya putra daerah dalam struktur Badan Otorita. Ini yang menurut saya harus dipertimbangkan dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi,” sarannya.
Irfani mengungkapkan, tidak sedikit contoh kasus di berbagai daerah, di mana putra daerah yang sebelumnya dielu-elukan masyarakatnya, justru mengecewakan mereka. Misalnya, terlibat dalam kasus korupsi.
Di sisi lain, ada pula sosok yang tergolong pendatang atau bukan asli putra daerah, yang ketika diberikan kesempatan memimpin di suatu daerah justru menunjukkan prestasi yang membanggakan, hingga mampu mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpinnya.
Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa masyarakat tidak perlu terjebak dengan dikotomi putra daerah atau bukan putra daerah. Substansinya, sosok tersebut mampu memberikan yang terbaik bagi daerah yang dipimpinnya.
Meskipun tidak memiliki banyak referensi tentang putra daerah yang layak memimpin Badan Otorita IKN Nusantara, Irfani menyebutkan, nama-nama seperti Syaharie Jaang dan Rizal Effendi adalah figur yang menurutnya mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam memimpin wilayah, terbukti mereka terpilih selama dua periode dalam memimpin daerahnya masing-masing.
“Pak Isran Noor itu juga mungkin-mungkin saja. Beliau pernah jadi Bupati bahkan sekarang menjadi Gubernur. Saya pikir itu menandakan beliau punya kapasitas untuk itu,” jelas Irfani.
Dia berpendapat, tokoh-tokoh di luar Kaltim relatif banyak yang mampu menjadi pemimpin yang baik saat memimpin daerah mereka. Karenanya, ia mengajak masyarakat agar lebih obyektif dan realistis dalam melihat pemimpin baru di IKN Nusantara.
“Saya sih bicara pada konteks kualifikasi, kompetensi dan kapasitas yang memadai,” tuturnya. Namun, ia memberikan catatan bahwa pemimpin IKN Nusantara hendaknya tokoh yang mempunyai kualifikasi serta rekam jejak minimal pernah memimpin daerah atau wilayah dengan prestasi mentereng.
Gabungan Perwakilan Nasional dan Lokal
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga akademisi dari Unikarta, Haidir menekankan agar pimpinan Badan Otorita IKN terdiri dari dua unsur: perwakilan pusat dan putra daerah.
Perwakilan pusat, kata dia, diharapkan dapat membangun desain serta menjalankan tugas selama proses pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di IKN Nusantara.
Selain itu, perwakilan pusat juga mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan pemimpin Badan Otorita IKN Nusantara. Hal ini menyangkut jaringan komunikasi, referensi, serta sumber-sumber dukungan secara nasional dan internasional.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, hal ini membutuhkan tokoh yang dipilih pemerintah pusat. Bila tidak, maka akan muncul ketidakpercayaan yang kemudian menjadi penghalang pembangunan dan roda pemerintahan di IKN Nusantara. “Artinya, tetap harus ada dari unsur pusat,” ungkap Haidir kepada beritaalternatif.com, Minggu (6/1/2022).
Sementara itu, terkait unsur putra daerah, ia menyebutkan, keberadaannya di Badan Otorita dapat menjadi jembatan dalam membangun komunikasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah bila terjadi ketidakpercayaan terhadap figur yang berasal dari pusat.
Di samping itu, Haidir mengatakan, tokoh yang berasal dari putra daerah diyakininya memiliki pengetahuan yang luas terhadap kultur masyarakat Kalimantan. Bila unsur pengetahuan terkait kultur Tanah Borneo ini tak dimiliki pimpinan Badan Otorita IKN Nusantara, saat terjadi sengkarut antar-pemerintah dan masyarakat, maka hal itu akan menimbulkan masalah tersendiri.
Menurutnya, masyarakat Kalimantan tak sepenuhnya tenang dan adem ayem dalam menghadapi berbagai dinamika lokal dan nasional. Ini terbukti ketika kasus “penghinaan” terhadap masyarakat Kalimantan yang melibatkan Edy Mulyadi. Masyarakat Kalimantan menunjukkan soliditas dan menolak dengan keras penghinaan terhadap Kalimantan serta menyampaikan tuntutan-tuntutan atas ucapan yang dilontarkan Edy dan teman-temannya.
“Andai saja itu terjadi dalam masa berjalannya pemerintahan di Badan Otorita, maka itu menjadi problem untuk menjalankan pemerintah dan progres-progres pembangunan Otorita IKN Nusantara,” tegasnya.
Karenanya, ia menegaskan, unsur putra daerah mesti duduk di Badan Otorita IKN yang berlokasi di sebagian wilayah Kukar dan PPU tersebut.
Syaratnya, putra daerah yang duduk di Badan Otorita, lanjut Haidir, mesti memiliki ikatan emosional, budaya, dan memahami karakteristik masyarakat Kalimantan.
“Saya sangat berharap bahwa putra Kalimantan yang didorong itu memang yang paling dekat dengan wilayah. Bisa saja orang Kalbar, Kalteng, Kalsel, atau Kaltara,” harapnya.
Namun, dia menekankan, putra daerah Kalimantan yang memiliki ikatan emosional dan kebudayaan yang kuat dengan daerah IKN Nusantara adalah putra daerah dari Kaltim. Haidir melanjutkan, Kaltim memiliki banyak tokoh yang bisa duduk di Badan Otorita IKN Nusantara.
Beberapa tokoh Kaltim yang dinilainya sangat layak masuk dalam bursa kepemimpinan IKN Nusantara adalah Gubernur Kaltim, Isran Noor; Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi; mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie; dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Prof. Dr. H.M. Aswin.
“Pak Aswin saya juga melihat punya potensi. Kalau dia Kepala Bappeda, dia kan mengerti ruang lingkup Kaltim. Paling tidak begitu. Kemudian beliau juga punya ikatan emosional. Beliau juga tokoh masyarakat. Ditokohkan di masyarakat,” ujarnya.
Begitu juga dengan Isran Noor, Hadi Mulyadi, dan Irianto Lambrie. Tiga orang pejabat daerah ini pun ditokohkan masyarakat Kaltim. Ia menyebutkan, ketokohan di masyarakat memiliki efek positif sebagai peredam bila terjadi gejolak karena munculnya gap-gap saat pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di IKN Nusantara.
“Walaupun tidak semuanya harus dipandang dari sudut pandang itu. Karena investasi dan segala macam itu juga berpengaruh,” ujarnya.
Meski begitu, dia mengatakan, gabungan dua unsur tersebut, perwakilan pusat dan putra daerah Kalimantan, hanya usulan semata. Pasalnya, hak prerogatif penentuan Kepala Badan Otorita berada di tangan Presiden Jokowi.
Baik putra daerah Kaltim yang akan didudukkan sebagai Kepala Badan Otorita ataupun utusan dari pusat yang dipercaya untuk memimpinnya, Haidir menilai hal ini tak begitu prinsipil. “Yang paling penting dua unsur itu ada di Badan Otorita agar kedua pihak ini bekerja sama dan saling berkesinambungan,” katanya.
Kata Haidir, pemerintah harus meletakkan figur yang tepat untuk mewakilinya dalam Badan Otorita IKN Nusantara. Sebab, hal itu akan berhubungan langsung dengan kepercayaan dan ketidakpercayaan dunia internasional.
Sementara itu, selain berpengaruh terhadap investasi, putra daerah yang dilibatkan di Badan Otorita IKN akan membawa pengaruh di daerah karena putra daerah memiliki hubungan emosional dan personal yang kuat dengan masyarakat di daerahnya.
Keterlibatan putra daerah di Badan Otorita IKN Nusantara juga akan dinilai sebagai apresiasi terhadap masyarakat di wilayah IKN. Kata dia, hal ini juga sebagai bentuk pandangan positif, penghargaan, dan pemenuhan hak daerah oleh pemerintah pusat terhadap putra-putri Kalimantan.
“Tidak seperti orang baru datang kemudian menguasai. Kan tidak terkesan begitu. Artinya, ada sungkemnya. Ada kulo nuwon-nya dengan masyarakat lokal. Begitu kalau ada putra daerah yang juga diposisikan di Badan Otorita,” ujarnya. (*)
Tim Riset Redaksi Beritaalternatif.com
