BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Timur (HIPMI Kaltim) Bakri Hadi mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha lokal berpeluang besar membangun kerja sama dengan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemindahan IKN juga akan mendatangkan banyak peluang usaha. Pasalnya, banyak orang yang akan berdatangan ke ibu kota baru yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) tersebut.
Kedatangan banyak orang tersebut, kata Bakri, akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan sandang, pangan, laundry, dan lainnya. Hal ini merupakan peluang usaha yang dapat “ditangkap” oleh para pengusaha lokal.
Bakri pun menyarankan para pengusaha lokal melakukan persiapan secara matang. “Minimal mulai dari sekarang memperbaiki performance perusahaannya. Kemudian terkait dengan regulasi-regulasi yang belum lengkap, dilengkapi,” saran Bakri saat menghadiri kegiatan BPC HIPMI Kukar di Hotel Grand Elty Tenggarong, Rabu (22/6/2022).
Meski IKN berada di sebagian wilayah Kaltim, hal ini tidak berarti pengusaha lokal mendapatkan karpet merah dalam menangkap peluang usaha. Para pengusaha harus menyiapkan diri secara matang, baik dari segi kelengkapan izin perusahaan maupun tenaga kerja.
Bakri menyebutkan, kontraktor-kontraktor yang berasal dari luar daerah kerap mengeluhkan tenaga kerja lokal yang disebut mereka “terlalu manja” serta meminta upah yang tergolong tinggi.
Hal ini berbeda dengan tenaga kerja dari luar Kaltim, seperti Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, yang dinilai murah dan produktif dalam bekerja.
“Ini yang harus diperbaiki oleh teman-teman. Kita orang lokal juga harus perbaiki performance, supaya kita punya daya saing dengan tenaga kerja dari luar sana,” imbuhnya.
Sementara itu, bagi para pengusaha yang tergabung di HIPMI Kaltim, Bakri menyarankan mereka untuk meningkatkan kualitas di berbagai segi.
“Kalau kita hanya mengandalkan katebelece kita orang lokal, memang agak susah juga dengan era sekarang ini. Enggak ada alasan bahwa orang lokal diutamakan,” sebutnya.
Ia menyarankan pemerintah daerah mendorong pemerintah pusat membuat kebijakan agar proyek-proyek IKN yang nilainya di bawah Rp 50 miliar dikerjakan oleh para pengusaha lokal.
Sedangkan HIPMI Kaltim, lanjut dia, dapat menjadi penghubung antara pengusaha lokal dengan Kepala Badan Otorita, Kementerian BUMN, serta pihak-pihak terkait, sehingga pengusaha lokal bisa menangkap berbagai peluang usaha di IKN Nusantara.
“Itu yang akan coba kita fasilitasi. Kita akan menjembatani saja,” ujarnya.
Sementara itu, Bakri menegaskan, penawaran pekerjaan dan penandatanganan kontrak kerja sama dalam pengerjaan proyek IKN Nusantara akan diserahkan kepada pengusaha untuk mengerjakannya secara mandiri.
HIPMI Kaltim hanya akan menjadi fasilitator dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan IKN. “Kita main di situ saja,” tegasnya. (*)
