BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah menetapkan sejumlah prinsip Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan Otorita, Bambang Susantono.
Dilansir dari ikn.go.id, terdapat 8 prinsip IKN Nusantara: Pertama, mendesain sesuai kondisi alam. Prinsip ini meliputi lebih dari 75 persen kawasan hijau di kawasan pemerintah IKN.
Kemudian, 100 persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit, serta 100 persen konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian.
Kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yang tercermin dalam 100 persen integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang; 100 warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit; serta 100 persen tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif.
Ketiga, terhubung, aktif, dan mudah diakses. Prinsip ini diterjemahkan dalam bentuk 80 persen perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif; 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum; serta 50 menit koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke bandara strategis 2030.
Keempat, rendah emisi karbon, yang di dalamnya tergambar dari instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100 persen kebutuhan energi IKN; 60 persen peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045; dan net zero emissions di IKN pada 2045.
Kelima, sirkuler dan tangguh. Prinsip ini meliputi 10 persen dari lahan seluas kawasan pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan; 60 persen dari ulang semua timbulan sampah di 2045; dan 100 persen air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035.
Keenam, aman dan terjangkau. Prinsip tersebut tergambar dalam 10 persen kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045; semua permukiman di kawasan pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045; serta perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana.
Ketujuh, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. Prinsip ini tercermin dari memperoleh peringkat Ver High dalam perangkat e-Gov Development Indeks oleh PBB; 100 persen konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis; serta lebih dari 75 persen kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital.
Kedelapan, peluang ekonomi untuk semua, yang tercermin dari 0 persen kemiskinan di IKN pada 2035; produk domestik bruto per kapita negara berpendapatan tinggi; dan rasio gini regional terendah di Indonesia pada 2045. (um)
Sumber Foto: Antara via Tirto
