Kukar, beritaalternatif.com – Keluhan para pembudidaya ikan air tawar terkait ketidaktersediaan induk ikan berkualitas dan unggul di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak.
Tanggapan tersebut salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPRD Kukar, Ahmad Yani. Dia mengaku akan segera melihat secara langsung para pembudidaya ikan itu serta melakukan evaluasi terkait masalah tersebut.
Apabila memang benar kasusnya demikian, maka ia mengaku berkomitmen memperjuangkan anggaran untuk penyediaan induk ikan air tawar, yang kemudian disalurkan kepada para pembudidaya ikan di Loa Kulu dan kecamatan-kecamatan lain.
“Mudahan tahun depan bisa kita anggarkan kembali. Itu harapan kami,” sebut Yani kepada beritaalternatif.com, Jumat (11/2/2022) sore.
Apabila tahun ini belum bisa dianggarkan, maka dia akan tetap berkomitmen memperjuangkannya sehingga bisa dialokasikan paling lambat di APBD murni tahun depan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga akan meminta keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar untuk memastikan tindak lanjut terkait masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.
Kata dia, para pembudidaya ikan sudah selayaknya mendapatkan induk ikan berkualitas dan unggul sehingga mereka dapat memproduksi ikan yang unggul dan berkualitas pula.
Pasalnya, menurut dia, kualitas induk ikan akan mempengaruhi bibit yang dihasilkannya. Kemudian, bibit tersebut akan menghasilkan ikan yang berkualitas untuk dikonsumsi. “(Agar) masyarakat juga mengonsumsi ikan yang berkualitas,” tegas Yani.
Induk ikan, lanjut dia, sejatinya tak masalah apabila berasal dari luar daerah. Namun, yang perlu ditekankan adalah keunggulan dan kualitasnya.
Bila dua hal tersebut bisa didapatkan dari Kukar, Yani menyarankan DPK menyalurkan induk lokal untuk diberikan kepada para pembudidaya ikan di Kukar.
“Ke depan kita harap ditinjau ulang bantuannya atau program itu supaya diperbaiki,” sarannya.
Dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kukar, Yani menyarankan Pemda mengakomodir para pembudidaya ikan di sepanjang Sungai Mahakam.
Menurutnya, selama ini Pemda Kukar belum mengakomodirnya karena pemberian bantuan terhadap para pembudidaya ikan di pinggir sungai tersebut tak memiliki dasar hukum.
Ia pun menyarankan agar Pemda menjadikan pinggir Sungai Mahakam sebagai kawasan perikanan. Begitu juga para pembudidaya ikan yang menggunakan kolam terpal dan empang. Pemda pun diminta untuk membina dan memasukkan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang harus diberdayakan.
Saran lain, Yani mendorong Pemkab Kukar menjadikan pinggir Sungai Mahakam sebagai kawasan produksi ikan air tawar. “Itu dimasukkan dalam RTRW karena ini menyambut IKN juga,” pungkas Yani. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
