BERITAALTERNATIF.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) se-Kalimantan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwi) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2022 di Banjarmasin pada Selasa (26/7/2022) lalu.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel, Roy Rizali Anwar. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan diskusi yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BI Kalsel, Imam Subarkah.
Rakorwil ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan TPID regional Kalimantan. Tujuannya, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar TPID di Kalimantan, seiring dengan perkembangan inflasi yang perlu mendapatkan perhatian.
Kegiatan ini mengangkat tema Meningkatkan Peran Kerja Sama Antar Daerah dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Mendukung Pengendalian Inflasi.
Dalam kesempatan tersebut, TPID se-Kalimantan membahas perkembangan inflasi di Kalimantan, isu terkini terkait pengendalian inflasi, serta peta perkembangan inflasi di Kalimantan.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Ricky Perdana Gozali menjelaskan, inflasi Kalimantan pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan I 2022 sebesar 3,37% (yoy).
Secara spasial, inflasi tertinggi di Kalimantan terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 6,40% (yoy) dan terendah di Kalimantan Barat sebesar 4,31% (yoy).
Sementara itu, inflasi di Kaltim pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 2,86% (yoy).
Secara umum, inflasi tersebut bersumber dari peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, tembakau, serta kelompok transportasi seiring peningkatan mobilitas masyarakat.
Di Kaltim, komoditas cabai rawit, minyak goreng dan bawang merah merupakan tiga komoditas utama yang mendorong peningkatan inflasi.
Kata dia, hampir 90% kebutuhan pangan di Kaltim didatangkan dari luar daerah, seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Jakarta.
“Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan potensi daerah yang dapat menjadi mitra kerja sama antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur,” sarannya sebagaimana dikutip dari rilis resmi Kantor Perwakilan BI Kaltim pada Sabtu (30/7/2022).
Saat ini, sambung dia, Kaltim telah memiliki beberapa kesepakatan kerja sama, baik di level G2G maupun B2B. Di tingkat G2G, telah ditandatangani kesepakatan dengan Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Bali dalam bentuk kerja sama perdagangan.
Di level B2B, Perumda Varia Niaga Samarinda telah mengambil langkah agresif dengan membangun kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnisnya untuk mendatangkan beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.
Selain itu, untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini sedang dikembangkan food estate, berupa pengembangan pangan terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup pertanian dan peternakan. Tujuannya, menyelesaikan masalah keterbatasan pasokan bahan pangan, khususnya komoditas daging ayam ras di Kaltim.
Sebagai kesimpulan diskusi, Ricky menjelaskan, pihaknya telah memetakan beberapa strategis pengendalian inflasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, yang akan dilaksanakan secara bersama oleh TPID se-Kalimantan.
Langkah konkret yang akan diambil dalam jangka pendek adalah melakukan operasi pasar atau pasar murah, pengembangan urban farming atau digital farming, mendorong gerakan konsumsi cabai dan bawang olahan, dan mendorong diversifikasi pangan lokal melalui padi, jagung, dan kedelai.
Dalam jangka menengah, beberapa inisiatif yang akan diambil adalah pembentukan forum komunikasi distributor pangan strategis, melakukan manajemen pola tanam dan pengairan serta penguatan fungsi penyangga pasokan melalui peran BUMD.
“Pada jangka panjang, akan dilakukan pemanfaatan lahan tidur dan revitalisasi lahan eks tambang, replikasi tanam bibit untuk bawang dengan biaya yang lebih murah, serta penjajakan kerja sama dengan daerah lainnya,” pungkas Ricky. (*)
