Beritaalternatif.com – Arab Saudi, Amerika Serikat (AS), dan sekutunya kerap membingkai isu (framing) bahkan menuduh bahwa Ansarullah bisa bertahan selama bertahun-tahun dalam perang Yaman karena didukung oleh Iran.
Bila yang dimaksud adalah dukungan militer berupa pengiriman senjata dari Iran ke Yaman, hal ini tidak pernah terbukti sejak Yaman digempur oleh Saudi dan sekutunya pada 2015 lalu.
Jika benar terdapat senjata Iran yang masuk ke Yaman, hal itu pasti akan mudah terdeteksi oleh fasilitas teknologi pengintai AS yang sangat canggih di Timur Tengah. Mestinya, AS memberikan bukti yang tak terbantahkan bila benar Iran mengirimkan bantuan senjata ke Yaman.
Pengamat Timur Tengah, Dina Sulaeman menegaskan, pasukan asing yang terlibat dalam perang Yaman justru berasal dari Inggris, AS, Israel, Uni Emirat Arab, dan Saudi.
“Di saat yang sama jet-jet tempur Saudi dan Uni Emirat Arab membombardir Yaman. Dron-dron Amerika Serikat juga menggembur Yaman dengan alasan mengejar Al-Qaidah,” ungkap Dina sebagaimana dikutip beritaalternatif.com dari laman YouTube pribadinya, Minggu (22/5/2022) pagi.
Dukungan Iran
Dron buatan China pun digunakan untuk menggempur Yaman. Negeri Tirai Bambu menjual senjata-senjatanya kepada Saudi dan Uni Emirat, yang kemudian digunakan untuk “membunuh” warga Yaman.
Negara-negara besar menjual senjata mereka secara terbuka kepada Saudi dan Uni Emirat, tetapi dianggap hal yang biasa oleh sejumlah negara.
“Sebaliknya yang terus-menerus disudutkan itu adalah Iran yang disebut-sebut menyuplai senjata kepada ‘pemberontak’ Houthi. Padahal, buktinya juga tidak ada,” tegasnya.
“Yang terkonfirmasi sejauh ini mengenai dukungan Iran secara militer adalah dukungan teknologi dan strategi. Dan ini memang lebih masuk akal,” lanjutnya.
Selain itu, orang-orang Yaman bisa saja keluar dan pergi ke Iran untuk mempelajari teknologi militer dan strategi perang atau sebaliknya ahli-ahli militer Iran bisa masuk ke Yaman tanpa terdeteksi oleh AS untuk memberikan pelatihan.
Dalam perang, sejak dulu sudah biasa terjadi koalisi dan aliansi. Mengapa bila Ansarullah meminta bantuan kepada Iran dianggap salah, sebaliknya Saudi yang didukung AS, Inggris, dan Israel melakukan agresi militer kepada negara lain dianggap benar?
Warisi Kekuatan Militer
Kata Dina, dunia melupakan penyebab agresi militer Saudi ke Yaman. Serangan itu atas permintaan Mansour Hadi, mantan Presiden Yaman yang terpilih melalui Dewan Negara Teluk yang merupakan bentukan asing.
Hadi juga telah mengundurkan diri kursi kepresidenan Yaman. “Dia kemudian lari ke Arab Saudi. Lalu menulis surat kepada pemerintah Saudi dan negara-negara Teluk untuk melakukan serangan militer untuk membombardir saudara sebangsanya sendiri,” jelasnya.
Yaman dibombardir selama tujuh tahun oleh aliansi militer yang sangat kuat. Ansarullah dan faksi-faksi pendukungnya yang didukung rakyat Yaman bisa bertahan dalam gempuran tersebut.
Mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun melawan Saudi dan sekutunya karena mewarisi militer dari pemerintahan Ali Abdullah Saleh. Selama 34 tahun berkuasa di Yaman, Saleh membangun berbagai fasilitas dan teknologi militer.
“Rezim ini sangat militeristik. Setiap gerakan oposisi, selama rezim Saleh itu dibungkam dengan senjata. Dan juga rezim Saleh ini pernah menerima dana ratusan juta dolar dari Amerika Serikat untuk perang melawan teroris,” ungkapnya.
“Jadi, sangat wajar pasukan Yaman saat ini memiliki persenjataan relatif kuat dan bisa bertahan meskipun sudah tujuh tahun diperangi oleh super power dunia,” sambungnya.
Pasukan Yaman pun melakukan serangan balasan ke Uni Emirat Arab. Serangan itu disertai peringatan yang sangat masuk akal. Mereka menyerukan agar Uni Emirat berhenti memerangi Yaman. Bila tidak, pasukan Ansarullah dan sekutunya akan membalasnya.
Namun, Uni Emirat tak mempedulikan peringatan tersebut. Mereka terus membombardir Yaman. “Apakah ketika Yaman melakukan serangan balasan bisa disebut salah? Tidak! Dalam hukum internasional, semua bangsa berhak mempertahankan diri bila diserang,” tegasnya.
AS Jualan Senjata
AS tak mau menghentikan dukungan terhadap Saudi dan sekutunya untuk memerangi Yaman. Padahal, terdapat solusi politik yang masuk akal dan implementatif untuk menyelesaikan konflik di Yaman.
Dalam teori kebijakan luar negeri, jelas Dina, negara bersistem demokrasi mengambil kebijakan karena dipengaruhi oleh empat kelompok: kelompok kepentingan, perusahaan multinasional, opini publik, dan gerakan massa.
“Faktanya, kelompok yang paling dominan dalam kebijakan luar negeri di Amerika Serikat adalah perusahaan transnasional, terutama perusahaan senjata,” terangnya.
Ia menyebutkan bahwa perusahaan multinasional di AS telah menghabiskan puluhan hingga ratusan juta dolar setiap tahun untuk melobi politisi serta memberikan sumbangan untuk kampanye mereka di pemilu.
Ketika para politisi itu memenangkan pemilu di AS, keputusan-keputusan yang mereka ambil pun sangat pro terhadap kepentingan perusahaan-perusahaan senjata tersebut.
Lima perusahaan transnasional yang mengeluarkan dana besar untuk lobi politik pada tahun 2020 adalah Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Electric, dan General Dynamics. Mereka menghabiskan 60 juta dolar untuk membantu para politisi AS dalam Pemilu 2020.
Data dari Open Secrets menunjukkan bahwa dalam pemilu dua tahu lalu Joe Biden mendapatkan bantuan dana dari Raytheon, Lockeed Martin, Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics senilai jutaan dolar.
Pada saat kampanye, Biden sempat menjanjikan untuk menghentikan perang di Yaman. Kenyataannya, setelah terpilih Biden tetap menjual senjata secara besar-besaran kepada Saudi dan Uni Emirat.
Biden tidak menggunakan kekuatan dan pengaruh politiknya untuk menekan Saudi dan Uni Emirat agar menghentikan perang di Yaman.
Dina mengatakan, perusahaan-perusahaan senjata selalu membutuhkan perang supaya produksi senjata mereka terus meningkat setiap tahun. Hal ini diakui secara terbuka oleh para pebisnis senjata tersebut.
Dalam Earning Call pada 25 Januari 2022, CEO Greek Hayes mengatakan, “Kita hanya perlu melihat minggu lalu bagaimana serangan dron di Uni Emirat Arab yang telah menyerang beberapa fasilitas mereka. Lalu, ada juga ketegangan di Eropa Timur dan Laut China Selatan. Semua itu memberi tekanan pada beberapa pengeluaran pertahanan di sana. Jadi, saya sepenuhnya berharap kita akan mendapatkan keuntungan dari sini”.
Hal ini bermakna, kata Dina, ketegangan di Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Laut China Selatan kerap dilihat sebagai peluang serta keuntungan oleh para pengusaha senjata di AS.
“Data 2020 menyebutkan bahwa Raytheon dan General Dynamics telah menjual senjata dengan nilai total USD 6,3 miliar kepada koalisi Saudi. Dan senjata itu dipakai untuk membunuh warga Yaman,” terangnya.
Alasan Pengecaman
Sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan negara-negara Barat menyampaikan kecamatan keras kepada Ansarullah saat melakukan serangan balik terhadap Saudi.
Padahal negara-negara tersebut melihat kekejaman serangan Saudi dan sekutunya selama tujuh tahun terhadap Yaman. Mereka seolah diam atas kekejaman sejumlah negara adidaya kepada bangsa Yaman.
Mereka justru mengecam Ansarullah yang melakukan serangan balasan atas berbagai penyerangan yang dilakukan Saudi dan sekutunya.
“Bukankah dalam hukum internasional sebuah bangsa berhak membela diri ketika diperangi kekuatan asing?” tanya Dina.
Sikap negara-negara tersebut bisa dijawab melalui teori pengambilan keputusan luar negeri negara-negara bersistem demokrasi. Empat aspek, yang meliputi kelompok kepentingan, perusahaan multinasional, opini publik, dan gerakan massa, mempengaruhi kebijakan negara-negara demokrasi.
Hal ini bergantung aspek mana yang paling kuat. Jika yang paling kuat adalah kelompok investor, kelompok kepentingan, atau perusahaan transnasional yang akan rugi besar bila bisnis mereka di Uni Emirat hancur, atau investasi mereka di Emirat bubar, maka suara merekalah yang akan diakomodasi oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.
Sebaliknya, dari model tersebut, opini publik juga bisa berperan dalam mengubah kebijakan luar negeri dari sebuah negara. Karena itu, industri senjata dan politisi di AS, Saudi, Uni Emirat, dan negara lain menggunakan media massa untuk menutupi kejahatan mereka di Yaman agar opini publik mendukung mereka.
Dina mengatakan, masyarakat sipil dapat bersuara untuk mengubah kondisi serta mengungkap fakta sebenarnya. Itulah sebabnya, masyarakat perlu memahami fakta di Yaman. Kemudian, menyuarakan dukungan kepada rakyat negara tertindas tersebut.
“Kita perlu mengkritisi pemberitaan media agar opini kita tidak salah arah: mendukung penjahat dan menyalahkan korban,” pungkasnya. (*)
