BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat sosial dan pembangunan dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong Zulkifli menanggapi masalah kerusakan jalan penghubung Desa Semayang dan Kenohan yang viral di media sosial beberapa hari terakhir.
Zulkifli menyebutkan bahwa dari dulu jalan tersebut sudah menjadi jualan para politikus, sehingga perbaikannya hanya bersifat jangka pendek.
Kata dia, struktur pengaspalan jalan dari tanah yang diuruk tidak akan bertahan lama. Karena itu, bila Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar tidak mengawasinya dengan baik, maka APBD akan habis untuk perbaikan jalan tersebut.
Zulkifli menduga selain kondisi alam, penyebab terjadinya kerusakan jalan tersebut karena kapasitas muatan kendaraan yang melintas tidak pernah diukur.
Pembangunan infrastruktur di daerah Hulu yang minim, sambung dia, akan berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan masyarakat kepada Pemda Kukar.
Namun, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikarta tersebut mengatakan, kritikan dan saran dari masyarakat harus dijadikan masukan yang membangun bagi Pemda Kukar.
“Ini bukan soal orang Hulu diabaikan, cuma ini persoalan peran masyarakat, pebisnis dan Pemda agar sama-sama menjaga aset daerah,” ujar Zulkifli, Selasa (14/3/2023) siang.
Banyak truk besar yang mengangkut sawit dan alat berat yang melebihi kapasitas melintasi jalan umum di Hulu. Zulkifli pun mempertanyakan peran pengawasan dari petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar yang ditugaskan di wilayah Hulu.
“Jadi, ini apa fungsinya Dishub? Artinya peran pemerintah untuk mengawasi enggak jalan. Kalau saya jadi bupati, saya pecat petugas Dishub, karena hari ini mereka tidak mampu menjalankan tugasnya,” tegas dia.
Ia juga menduga terdapat oknum yang berbisnis di balik kejadian tersebut. Karena itu, Zulkifli menyarankan Bupati Kukar agar memberhentikan orang-orang yang ditugaskan di Hulu.
Dia memperhatikan banyak truk Crude Palm Oil atau CPO yang melintas di jalan tersebut. Hal ini menandakan Dishub Kota Bangun, Kenohan, dan Kembang Janggut tak membangun kerja sama yang baik.
Dia pun menyarankan Pemda Kukar mempertegas aturan terkait kontribusi perusahaan terhadap jalan tersebut. Pasalnya, kata dia, masih banyak pembiaran terhadap mobil perusahaan yang lewat di jalan umum.
“Pemda harus membuat regulasi karena ini jalan daerah. Ini punya kabupaten. Jadi, harus ada ketegasan di situ,” imbuhnya.
Ia juga menyarankan agar peran pengawal lalu lintas dan Dishub dimaksimalkan. Sebab, bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan ketika masyarakat yang turun untuk menanganinya.
Selain melakukan pengawasan, dia juga menyarankan Dishub Kukar memasang rambu-rambu larangan ataupun rambu yang berhubungan dengan peran mereka, sehingga bila terdapat kendaraan yang melanggar aturan, Dishub bisa segera menindaknya.
“Kalau ada yang berbisnis di situ, pecat mereka kalau tidak becus mengurus. Bupati harus tegas karena sekian tahun duitnya habis di situ,” sarannya.
“Jangan sampai ada perencanaan yang gagal dan juga merencanakan kegagalan. Itu yang terjadi sekarang. Pemerintah harus tegas buat aturannya,” tegas Zulkifli. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
