Kukar, beritaalternatif.com – Salah satu problem dalam kontestasi pemilu di Kutai Kartanegara (Kukar) adalah pragmatisme pemilih. Dalam artian, sebagian besar pemilih menentukan pilihan mereka setelah mendapatkan imbalan berupa uang ataupun barang dari para calon legislatif, kepala daerah, ataupun presiden dan wakil presiden.
Pragmatisme pemilih yang ditandai dengan politik transaksional ini menjadi tantangan serius bagi berbagai kalangan, tak terkecuali partai politik yang berhadapan langsung dengan para pemilih. Karena itu, beritaalternatif.com kembali berbincang dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kukar, Marwan, untuk mengurai dan menemukan solusi dalam mengatasi masalah tersebut.
Apa yang menyebabkan munculnya pragmatisme pemilih?
Edukasi kalau menurut saya. Masyarakat hari ini sudah sangat apriori terhadap para calon legislatif dan kepala daerah. Sebagian masyarakat berpikir, mereka kalau terpilih, toh dia nanti tidak akan ingat apa-apa gitu kan. Sehingga mereka berpikir yang praktis, “Sudah deh, apa yang bisa kita dapat sekarang aja gitu.”
Karenanya, menurut saya, perlu diberikan satu pendidikan politik, baik itu para calon maupun masyarakatnya. Karena kan kebanyakan juga calon-calon anggota legislatif itu kan banyak yang berpikir instan. Yang tidak pernah misalnya belajar berpartai politik, belajar berpolitik, karena memiliki kemampuan finansial misalnya, tiba-tiba masuk sebagai anggota legislatif, sehingga mereka juga berpikirnya praktis.
Nah, kalau ketemu calonnya yang instan, lalu masyarakat yang pragmatis, bersambut jadinya. Calonnya tidak mau repot misalnya, terus bersedia siapkan uang, kemudian masyarakatnya butuh kepastiannya, minta di depan saja, akhirnya ini ketemu.
Yang seperti ini perlu diberikan pendidikan politik, baik itu kepada calonnya maupun kepada masyarakatnya. Nah, kami di Partai NasDem akan mencoba untuk memulai itu.
Artinya, pemilih pragmatis ini bisa diubah?
Sangat bisa. Mereka misalnya daripada mendapatkan, mohon maaf ini, uang Rp 50.000, kemudian butuh waktu lima tahun untuk mendapatkan yang sama. Kalau kita misalnya mau ubah, ayo mari kita sama-sama kerja. Mari sama-sama kita bangun. Mari kita sama-sama perjuangkan kepentingan kita bersama. Sehingga yang Rp 50.000 atau Rp 100.000 itu bisa kita minimalisir atau bisa kita hilangkan dengan pendidikan politik bahwa pentingnya dia memilih wakil rakyat untuk berjuang demi kepentingan mereka.
Apakah penyebab munculnya pemilih pragmatis ini berasal dari para calon juga?
Betul. Saya bisa membenarkan itu. Tadi saya bilang. Calon itu mau yang instan. Tidak mau capek. Dia punya kemampuan finansial. Kemudian dia datang, hitung deh, saya bayar misalnya. Ini juga harus kita ubah.
Jadi, yang diubah tidak hanya masyarakat pemilihnya, tetapi juga para calon dan cara pandang partai politiknya. Ini yang perlu diubah.
Apa yang dilakukan Partai NasDem supaya para calon ini tidak memberikan “sesuatu” kepada pemilih saat pemilihan?
Yang pertama kami akan menyiapkan para calonnya terlebih dahulu. Diberikan pemahaman. Diberikan pendidikan politik bahwa tugas dia bukan untuk membeli suara rakyat, tapi tugas dia adalah bagaimana memperjuangkan aspirasi dan keinginan rakyat itu sendiri.
Kalau para calonnya sudah kita siapkan, kita didik, kemudian kita buat pola rekrutmen yang bagus gitu kan, setelah itu baru kita turun ke masyarakat untuk memberikan hal yang sama bahwa memilih dan dipilih itu penting. Saking pentingnya, ini untuk lima tahun berikutnya. Ini yang harus kita berikan penjelasan kepada mereka. Memilih Rp 50.000 atau memilih kita bekerja sama selama lima tahun. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita perjuangkan sama-sama. Misalnya fasilitas umum, jalan, rumah ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.
Apakah pemilih pragmatis ini muncul karena adanya celah kekurangan dalam aturan pemilu?
Aturan sebenarnya sudah bagus. Cuma memang akan sulit dibuktikan ketika nantinya orang sama-sama memerlukan. Kalau misalnya masyarakat sudah cerdas, uangnya diambil, kan bisa dilaporkan bahwa dia nyogok. Tapi kan di sini simbiosis mutualisme jadinya. Calonnya perlu, masyarakatnya juga perlu. Ini sulit untuk dibuktikan. Karena dia sama-sama membutuhkan itu.
Apa yang seharusnya dilakukan penyelenggara pemilu untuk mengikis pemilih pragmatis?
Menindak dengan tegas menurut saya. Jadi, jangan ada kompromi untuk itu. Ketika ada kompromi, kita akan sulit mengikis ini gitu kan. Penindakan yang utama.
Tapi jauh sebelum penindakan itu, pencegahan sebenarnya yang lebih baik. Jadi, jangan tunggu orang melakukannya. Pencegahan itu artinya penyelenggara pemilu harus lebih intens melakukan komunikasi dengan partai politik untuk memberikan pendidikan sejak dini bahwa membeli suara itu salah. Membeli suara itu menyesatkan rakyat. Membeli suara itu juga menyusahkan rakyat.
Karenanya, kerja sama penyelenggara pemilu dan partai politik perlu memberikan pencegahan sejak dini dengan para calon. Jadi, mereka menyampaikan aturan yang jelas.
Apakah NasDem pernah menggandeng pemerintah daerah untuk mengikis pemilih pragmatis di Kukar?
NasDem itu sering menggandeng pemerintah, penyelenggara pemilu, dan akademisi untuk memberikan pendidikan kepada para pemilih dan caleg Partai NasDem itu sendiri.
Di Kukar sering kita lakukan. Karena ini sedang pandemi, kita sering melakukan pendidikan politik berseri via daring. Kita sekali sebulan ada pendidikan politik yang menghadirkan narasumber yang kompeten, baik nasional, regional, maupun lokal.
Apakah ke depan NasDem akan menginisiasi gerakan untuk menghilangkan politik transaksional yang menimbulkan pragmatisme pemilih?
Di internal NasDem, salah satu cara mengatasinya, kita menandatangani pakta integritas. Para caleg menandatangani pakta integritas itu. Salah satunya tidak melakukan money politic. (ln)
