BERITAALTERNATIF.COM – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kerap melesat dari jadwal yang direncanakan pemerintah daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Joni mengaku penyebab utama dari keterlambatan pembahasan APBD adalah kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya.
Akibatnya, tahap-tahap pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” katanya baru-baru ini.
Ia berharap pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim perlu memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran.
Upaya ini dianggap sebagai langkah persiapan, terutama mengingat rencana pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara yang akan segera dilaksanakan ke Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita sehingga membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tegasnya.
Lebih jauh, ia tetap meyakini tahun ini pemerintah daerah akan maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur sudah mulai berjalan. (adv/ad/fb)
