BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni menegaskan bahwa proses penganggaran berjalan dengan baik antara DPRD dan Pemkab Kutim.
Menurut dia, DPRD Kutim selalu proporsional dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kalau memang ada masalah, kita tanyakan ke pemerintah. Misalnya, masalah pencairan anggaran yang lambat beberapa bulan lalu, itu kita tanyakan,” terangnya baru-baru ini
Ia menyebutkan bahwa DPRD Kutim terlibat aktif dalam perencanaan anggaran. “Masalah perencanaan, semua dilakukan berdasarkan tahapan dan jadwal,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa data perencanaan anggaran yang disampaikan KPK belum bisa dijawab oleh DPRD Kutim. Namun, data terakhir yang diterimanya menunjukkan bahwa nilai perencanaan anggaran Kutim telah meningkat menjadi 31,3.
“Memang masih kurang, tapi pada dasarnya ini akan terus bergerak. Sebab masih banyak data yang belum terkirim ke sistem. Hasil akhirnya nanti di Januari 2024. Masih ada kesempatan,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti sosialisasi dan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Gedung Serba Guna Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Kutim.
Joni mengatakan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Kantor DPRD Kutim merupakan hal yang bagus.
Ia mengapresiasi KPK yang telah memberikan informasi penting mengenai pencegahan korupsi.
“Yang banyak disinggung adalah perencanaan, terutama pokir DPRD. Tapi bagi kami dari data yang ada, sudah terinput 100 persen. Jadi, tidak masalah,” ujarnya. (adv/fb)
