BERITAALTERNATIF.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terpaksa menunda rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun 2025, Senin (29/7/2024).
Kegiatan yang seyogianya dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kutim tersebut diagendakan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutim beserta anggota.
Namun, pertemuan penting ini terpaksa ditunda karena Rizali absen. Ia hanya diwakilkan anggota TAPD Kutim.
Ketua DPRD Kutim Joni menyampaikan bahwa pihaknya terpaksa menunda pelaksanaan rapat karena ketidakhadiran Sekda Kutim.
Padahal, Sekda memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan selaku Ketua TAPD Kutim.
“Karena Sekda tidak bisa hadir, ya terpaksa rapat pembahasan ini kami tunda sampai dengan adanya kehadiran Sekda nanti. Sebab utusan dari Sekda tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan final,” ungkap politisi PPP ini sebagaimana dilansir dari Suara Kutim pada Senin (29/7/2024).
Ia berharap Sekda Kutim bisa hadir pada rapat yang rencananya dijadwalkan ulang pada hari Selasa (30/7/2024).
“Pembahasan ini sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kutim tahun 2025,” tambahnya.
Joni juga menargetkan bahwa pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan secara maraton hingga minggu kedua Agustus mendatang.
Menurut dia, anggaran yang akan dibahas sangat besar. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 8,9 triliun. Angka ini mencerminkan nilai penting rapat tersebut dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Saat ditanya tentang alasan ketidakhadiran Sekda Kutim, ia mengungkapkan bahwa Sekda sedang berada di luar kota untuk urusan dinas. Meskipun demikian, Joni menegaskan bahwa rapat ini sebenarnya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari bersama Sekda Kutim. (adv)
Editor: Ufqil Mubin
