Search
Close this search box.
Search

Andi Adi Wijaya Terpilih sebagai Ketua Umum DPD Hipmi Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Andi Adi Wijaya resmi menjabat sebagai Ketua Umum BPD Hipmi Kaltim setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XVII Hipmi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda pada 30-31 Mei 2024. Dia menggantikan Bakri Hadi yang di periode sebelumnya menjabat sebagai ketua umum DPD Hipmi Kaltim. Sebelumnya, Andi menjabat sebagai Sekretaris Umum BPD Hipmi Kaltim periode 2020-2023. Proses pemilihan tersebut dihadiri oleh perwakilan BPC Hipmi dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Dalam sambutannya, dia menekankan peran anak muda dalam menyongsong kehadiran ibu kota negara di Kaltim. “Kita enggak usah buat visi misi yang terlalu berbelit-belit, tapi bagaimana kita jalankan itu semua,” ujarnya sebagaimana dilansir dari presisi.co pada Jumat (31/5/2024) malam. Ia berjanji akan merangkul semua anggota dan stakeholder untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Andi juga berencana melakukan rekonsiliasi dengan anggota baru yang bergabung di Hipmi. “Karena memang ada beberapa anggota yang baru bergabung,” katanya. Dia juga menekankan peran media dalam mendorong kemajuan berbagai sektor, termasuk bisnis, politik, dan kesehatan. Menurutnya, eksposur media dapat membantu pengusaha memperoleh perhatian lebih luas, yang pada kemudian mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat. Andi berharap Hipmi menjadi lokomotif bagi pengusaha muda di Kaltim. “Saya rasa kita tidak usah terlalu banyak program dulu di Hipmi. Di Hipmi ini kita bikin enjot tapi jalan,” tutupnya. (*) Editor: Ufqil Mubin

Baca Selengkapnya

Pemkab PPU Diminta Maksimalkan Usaha Budi Daya Ikan

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi mengajak pemerintah kabupaten setempat menyusun langkah untuk memaksimalkan potensi tambak atau kolam budi daya perikanan. “Kami ajak pemerintah daerah menyusun program memaksimalkan potensi kolam budi daya perikanan yang dapat tingkatkan ekonomi kabupaten dan masyarakat,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Antara pada Senin (27/5/2024). Usaha meningkatkan budi daya perikanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan ibu kota negara baru Indonesia, Kota Nusantara. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU itu mengatakan, kebutuhan ikan dan udang budi daya bakal mengalami kenaikan seiring pemindahan IKN ke sebagian wilayah Kaltim. Menurut dia, peningkatan kebutuhan itu merupakan peluang untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Ia menyebut PPU memiliki ribuan hektare lahan potensial untuk dijadikan tambak budi daya perikanan. Wakidi mengatakan bahwa revitalisasi atau pembenahan terhadap tambak milik masyarakat yang telah beroperasi perlu dilakukan secara maksimal. Kata dia, banyak kolam yang tidak memungkinkan untuk digunakan budi daya udang karena mengalami pendangkalan dan tingkat keasaman air cukup rendah. “Pembenahan kolam penting karena terkadang udang budi daya yang masuk umur dua bulan terserang penyakit dan mati,” ujarnya. Masyarakat yang melakukan budi daya ikan dan udang harus terus berupaya meningkatkan produksi hasil budi daya. “Warga juga harus berinisiatif tingkatkan pengetahuan terkait dengan budi daya ikan dan udang agar dapat tingkatkan produksi yang berkualitas,” sarannya. Program untuk pemanfaatan lahan untuk dijadikan tambak perlu menjadi fokus pemerintah kabupaten, karena Kabupaten PPU memiliki ribuan hektare lahan yang berpotensi untuk dijadikan kolam budi daya perikanan. Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu memiliki sekitar 9.000 hektare lahan yang berpotensi untuk digarap menjadi tambak budi daya perikanan. Penambahan luas kolam budi daya perikanan perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan untuk memenuhi kebutuhan pangan Kota Nusantara. Wakidi menegaskan bahwa peluang pasar akan semakin besar ketika ibu kota negara Indonesia resmi dipindahkan ke sebagai wilayah Provinsi Kaltim. (*) Editor: Ufqil Mubin

Baca Selengkapnya

DPD ABI Kota Samarinda Gelar Pendidikan Tingkat Dasar

BERITAALTERNATIF.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kota Samarinda melaksanakan Pendidikan Tingkat Dasar (PTD) pada 17-19 Mei 2024. Ketua Panitia PTD DPD ABI Samarinda, Ustaz Ali Haidar Al-Khirid menjelaskan, pelatihan tersebut dilaksanakan di Gedung PGRI Provinsi Kalimantan Timur. “Program ini merupakan pelatihan dasar bagi calon kader-kader anggota organisasi Ahlulbait Samarinda,” jelasnya kepada awak media Berita Alternatif pada Jumat (17/5/2024). Ia menyebut dalam pelatihan ini para peserta akan diperkenalkan ideologi atau nilai-nilai organisasi ABI. Pelatihan ini, jelas Ustaz Ali, bertujuan mengembangkan kompetensi para peserta dalam memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai calon kader ABI di masa depan. Selain itu, para peserta akan mendapatkan materi tentang pemantapan identitas organisasi, membangun koneksi dan solidaritas antar peserta dalam organisasi, serta mempersiapan kepemimpinan masa depan organisasi ABI. “Harapannya pelatihan ini dapat mengidentifikasi dan mengembangkan calon-calon pemimpin yang potensial untuk menjaga kelangsungan organisasi di masa depan,” ucapnya. Dalam pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan materi tentang keimanan, keislaman, keorganisasian, keabian, dan patriotisme. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Berdasarkan data yang diterima media ini, peserta yang telah melakukan registrasi ulang dalam pelatihan tersebut mencapai 30 orang. Adapun pemateri dalam pelatihan ini meliputi Ustaz Dede, Ustaz Ridho, Ustaz Jawad, dan Sayid Thoriq Assegaff. Ustaz Ali mengungkapkan bahwa panitia telah berusaha mematangkan persiapan pelatihan ini. “Progres sudah berjalan 90 persen,” tutupnya. (*) Penulis: Ulwan Murtadho Editor: Ufqil Mubin

Baca Selengkapnya

Kesbangpol Apresiasi Kinerja DPW ABI Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Pemprov Kaltim menyampaikan apresiasi terhadap organisasi kemasyarakatan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahlulbait Indonesia (ABI) Provinsi Kaltim. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kaltim Sutrisno pada Senin (13/5/2024). “Kami mengucapkan terima kasih kepada ABI Kaltim karena telah mendaftarkan keberadaan organisasinya melalui Kesbangpol Kaltim,” ucapnya. Keberadaan DPW ABI Kaltim diharapkannya dapat membantu Pemprov Kaltim dalam menjalankan program di bidang sosial dan keagamaan. “Kami juga berharap ABI Kaltim turut serta dalam membantu pembangunan daerah Kaltim,” harapnya. Dia berharap DPW ABI Kaltim melaporkan setiap kegiatan yang diselenggarakannya kepada Kesbangpol Kaltim. Laporan tersebut disebutnya dapat dijadikan dasar bagi Kesbangpol Kaltim untuk mengevaluasi keaktifan serta perkembangan organisasi tersebut. “Karena aktif atau tidaknya organisasi ini dinilai dari kegiatan yang dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi,” jelasnya. Setelah DPW ABI Kaltim melaporkan kegiatannya selama tahun 2023, Sutrisno mengaku akan memberikan penilaian terkait keaktifan organisasi tersebut. Ia menekankan bahwa DPW ABI Kaltim harus lebih aktif dalam menjalankan berbagai program di bidang sosial dan keagamaan. “Terutama pendekatan kepada masyarakat sekitar dalam rangka memperkenalkan ABI itu sendiri di masyarakat agar apa yang dicanangkan dan dilaksanakan bisa lebih memperkenalkan ABI di masyarakat,” sarannya. Dia juga mendorong DPW ABI Kaltim membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi sosial dan keagamaan di Kaltim. “Kolaborasi itu cukup baik, dan itu langkah yang paling bagus. Jadi, satu sisi saling mengenal satu sama lainnya, dan juga mempererat silaturahmi antar organisasi,” katanya. Sutrisno mengaku Pemprov Kaltim akan mendukung berbagai program yang dijalankan DPW ABI Kaltim. Syaratnya, organisasi tersebut harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya kepada Kesbangpol Kaltim. Pemprov Kaltim, sambung dia, dapat memberikan bantuan dalam bentuk hibah kepada DPW ABI Kaltim bila rutin menyampaikan laporan kegiatannya kepada Kesbangpol Kaltim. “Karena syarat mutlak untuk mendapatkan hibah itu harus ada laporan kegiatan. Itu jadi pertimbangan dari Pemprov Kaltim untuk memberikan hibah,” tutupnya. (*) Penulis & Editor: Ufqil Mubin

Baca Selengkapnya

AMSI Kaltim Kecam Oknum Ternak Media di PTMB PDAM Balikpapan

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kaltim Ahmad Yani mengecam oknum yang melalukan ternak media di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM Balikpapan. Menyusul ditemukannya 12 media online mencurigakan, merilis berita pada tanggal 25 April 2024, dengan judul “Dirut PDAM Tirta Manuntung Balikpapan: Perbaikan Pipa Distribusi di Depan Waroeng Steak MT Haryono Selesai.” Sebelumnya dalam situs resmi tirtamanuntung, merilis “Terjadi Kebocoran Pipa Transmisi Air Baku di: Jl. MT Haryono, Balikpapan Selatan,” Senin (22/4/2024). Menurut Ahmad Yani, kondisi ini menciderai ekosistem media di Kaltim, khususnya saat ini tengah dibangun, untuk menjalankan bisnis yang sehat, termasuk menciderai profesi jurnalis. “Bagaimana mungkin satu perusahaan dapat membawahi 10 portal/web, dengan satu nama pemilik. Disinyalir ada kejahatan didalamnya,” tegas dia. Ia menjelaskan, bilamana media tersebut berkontrak dengan Perumda PTMB, PDAM Balikpapan, dapat digolongkan monopoli usaha. Pihak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dapat melakukan pengawasan terhadap masalah ini. Ahmad Yani meminta dengan tegas pemerintah Balikpapan sebagai KPM (Kuasa Pemilik Modal) menindaklanjuti, dan pihak DPRD Balikpapan menjalankan tugasnya atas kejadian ini. “Kami khawatir adanya oknum tertentu memainkan peran, dan mengambil keuntungan, yang dapat merugikan Perumda PTMB,” katanya. “Dan sangat miris, jangan sampai hal ini dilakukan oknum orang dalam PDAM Balikpapan,” sambung Ahmad Yani. Ia menyayangkan hal ini terjadi ditengah krisis air masyarakat Balikpapan, ada oknum yang mengambil kesempatan, yang tengah menguras pikiran pemerintah untuk menyediakan air baku yang memadai bagi masyarakat Balikpapan. “Janganlah kita mengambil keuntungan disaat ini pemerintah membangun kota, sedang mengalami dekradasi pembangunan khususnya pelayanan air,” terang dia. Ahmad Yani menjelaskan, AMSI Kaltim mensupport pemerintah Kaltim dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan kapasitasnya. “Tidak hanya menjalankan kontrol sosial selaku media pemberitaan, penting juga membangun ekosistem media yang baik dan berkelanjutan di wilayah Kaltim,” jelasnya. Ia berharap Direktur Utama PDAM Balikpapan dapat memberikan penjelasan terkait berita tersebut yang dipublis di 12 media, judul dan konten beritanya sama, disinyalir sebagai kecerobohan. “Beberapa masalah dihadapi PDAM Balikpapan kini belum terselesaikan, jangan menambah masalah baru lagi,” tandasnya. (*) Editor: M. As’ari

Baca Selengkapnya

BPD Hipmi Kaltim akan Gelar Musda, Panitia Buka Pendaftaran Calon Ketua Umum

BERITAALTERNATIF.COM – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim akan segera melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) XVII. Dalam agenda Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL), Ketum Hipmi Kaltim Bakri Hadi menyampaikan bahwa seluruh pengurus dan kader harus meningkatkan soliditas menjelang Musda XVII. “Penting bagi seluruh kader dan pengurus untuk membangun solidaritas agar tetap menjaga eksistensi Hipmi, salah satunya melalui program-program Hipmi,” kata Bakri di sela-sela RBPL, Minggu (31/3/2024). Hal ini dinilainya penting dilakukan oleh seluruh kader saat menjalankan Musda Hipmi Kaltim. Dengan begitu, dia berharap pelaksanaan Musda Hipmi Kaltim tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib serta sesuai pedoman organisasi. “Musda ini adalah bagian penting dari proses regenerasi dalam organisasi Hipmi,” ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Hipmi Kaltim Andi Adi Wijaya mengatakan, semua kegiatan tahapan Musda ini akan dipersiapkan oleh panitia yang terbagi dalam unsur SC dan OC. Kepanitiaan akan melakukan koordinasi dengan BPD dan BPP Hipmi. “Tahapan-tahapan Musda ini tentunya kami serahkan kepada Steering Committee yang langsung diketuai oleh Ketua Bidang I OKK Hipmi Kaltim bersama Organize Committee yang nantinya akan menyusun tahapan sesuai dengan pedoman organisasi dan hasil asistensi dengan BPP,” jelasnya. Sementara itu, Ketua SC Musda XVII Hipmi Kaltim Daniel Sihotang menjelaskan matrix voters (pemilih) yang dapat mempengaruhi jumlah suara dari BPC Hipmi, di antaranya SK definitif, keaktifan BPC dalam kegiatan BPD Hipmi Kaltim, serta persentase capaian rekrutmen anggota Hipmi pada setiap BPC. “Berdasarkan PO Hipmi terbaru, variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap penetapan jumlah voters yang bisa dimandatkan oleh setiap BPC sebagai peserta utusan dan peninjau pada Musda XVII,” terangnya. Ketua Panitia Musda Kaltim Jumadil anwar juga menyampaikan bahwa panitia sudah siap untuk melaksanakan beberapa tahapan, di antaranya pendaftaran bakal calon ketua umum yang dibuka pada 3-6 April 2024. Pendaftaran bakal calon ketua umum Hipmi Kaltim dapat dilakukan di Sekretariat BPD Hipmi Kaltim yang berlokasi di ruko Grand Mahakam No. A-07, Siradj Salman, Samarinda. “Para bakal calon ketua umum harus sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan organisasi Hipmi, yang nantinya penyerahan berkas dan verifikasi akan dilakukan oleh Steering Committee,” ucapnya. Meski begitu, pihaknya tidak membatasi jumlah kontestan yang akan maju di pemilihan ketua umum Hipmi Kaltim. Ia mempersilahkan seluruh kader Hipmi yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum dalam kontestasi pemilihan ketua umum di Musda Kaltim tahun 2024. (ril/fb)

Baca Selengkapnya

DPTPH Kaltim Lakukan Bimtek Peningkatan Mutu dan Produksi Tanaman Pangan

BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan kepada para petani di Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu. Bimtek tersebut dilaksanakan pada Kamis (21/3/2024). Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana melalui Kepala Bidang (Kabid) Produksi Tanaman Pangan, Diah Adiaty Yahya. Hadir pada Bimtek tersebut Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Sebulu, Pemerintah Desa Manunggal Daya dan UPTD Proteksi Kaltim. Kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tentang varietas benih padi unggul, serta Bank Kaltimtara yang akan menyampaikan terkait kredit usaha tani. Kabid Produksi Tanaman Pangan, Diah Adiaty Yahya mengatakan, salah satu tujuan diadakan Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para petani tentang tata kelola pertanian yang baik serta cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Lalu, para petani juga akan mendapatkan materi-materi yang terbaru, seperti penggunaan pupuk alami, pupuk anti asam yang dapat membantu pengapuran, serta pembuatan biosaka. Selain itu, ada sesi diskusi tentang kredit usaha tani yang bisa digunakanoleh para petani untuk menunjang aktivitas pertanian. Dengan hal itu, maka diharapkan kredit usaha tani ini bisa dijangkau dengan persyaratan yang mudah. “Agar bisa dipergunakan petani dalam berkegiatan usaha pertanian maupun ternaknya, demi kemajuan pertanian Kaltim umumnya dan pertanian Kukar khususnya,” tutur dia. Ia menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir pertanian di Kaltim mengalami kemunduran. Salah satu faktor kemunduran tersebut yakni musim kemarau yang tergolong ekstrim serta masalah pompanisasi yang perlu ditambah. Walaupun demikian, produksi tanaman pangan dan holtukultura di daerah luar kalimantan itu bisa meningkat. “Tapi kenapa di Kaltim tidak bisa? Ini yang menjadi kendala kita bersama dan harus bahu-membahu seluruh stekholdernya dalam peningkatan produksi tanaman pangan,” ujarnya. Oleh karena itu, kata dia, salah satu cara untuk bisa meningkatkan produksi ialah dengan menumpangsarikan tanaman pangan dengan tanaman holtikultura yang memanfaatkan lahan-lahan yang masih luang. “Sehingga itu bisa meningkatkan hasil produksinya,” ucap Diah. Sementara itu, PPL Desa Manunggal Daya, Iwan Setiawan menambahkan bahwa kegiatan pertanian di sana telah mengalami mekanisme pertanian yang bagus, Kata dia, hampir di setiap kelompok tani telah memiliki alat pertanian seperti hand traktor, mesin panen combine, serta jonder untuk lahan holtikultura. “Bahkan rotavator juga sudah ada di desa yg memiliki 24 Poktan, 2 Kelompok wanita tani, 1 Perkumpulan petani pemakai air, perkumpulan lumbung pangan yang mengelola sawah 400-an hektar tersebut,” pungkasnya. (mt)

Baca Selengkapnya

Koalisi Akademisi dan Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran Paksa Rumah-Rumah Warga di IKN

BERITAALTERNATIF.COM – Koalisi Akademisi dan Masyarakat Sipil Kaltim menolak kebijakan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menggusur paksa rumah-rumah warga di wilayah tersebut. Perwakilan KIKA Kaltim, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, kebijakan tersebut telah melanggar hak-hak masyarakat lokal dan adat. Badan Otorita juga dinilainya telah melanggar hak warga negara untuk hidup sejahtera serta hak perlindungan atas kepemilikan tanah dan pemukiman. Penolakan itu juga disebutnya sejalan dengan keberadaan warga adat yang sudah turun-temurun di wilayah IKN. “Warga lebih dahulu berada di sana daripada proyek IKN,” tegasnya, Kamis (14/3/2024). Menurut dia, Perpres maupun dasar kebijakan Badan Otorita dalam penggusuran rumah-rumah warga tersebut cacat prosedural dan materiil. “Permukiman warga, rumah, tanah-tanah dan lahan milik warga dianggap tidak bersesuaian dengan rencana Tata Ruang IKN,” katanya. Dinamisator Jaringan Advokasi Anti Tambang Kaltim, Mareta Sari mengungkapkan, Badan Otorita menggusur rumah warga PPU demi menyukseskan pembangunan IKN. Hal itu dinilainya telah memperlihatkan wajah asli penguasa dan para pemodal di negeri ini. “Begitulah watak asli para pemodal sebenarnya: gemar menggusur dan mengambil hak tanah rakyat atas nama pembangunan tanpa memikirkan kesengsaraan masyarakat,” ujarnya. Pada 4 Maret 2024, Debuti Pengendalian Pembangunan Badan Otorita IKN Nusantara mengeluarkan Surat Nomor: 179/DPP/OIKN/2024. Surat edaran tersebut berisi imbauan terkait pemukiman yang tak berizin dan tidak sesuai tata ruang di IKN Nusantara. Warga diberikan waktu selama 7 hari untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai ketentuan tata cara ruang IKN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Ruang Strategis IKN Nusantara menjadi landasan bagi Badan Otorita untuk menjalankan kebijakan tersebut. (ar/fb)

Baca Selengkapnya

Pengamat Soroti Tuntutan 10 Tahun Penjara terhadap Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di PPU

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Mansyur menyoroti tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara. Meskipun terdakwa telah membunuh 5 orang dalam satu keluarga serta memperkosa 2 orang korban dan mengambil uang para korban, jaksa tetap menuntut pelaku dengan hukuman 10 tahun penjara. Mansyur menjelaskan, tuntutan jaksa tersebut merujuk Pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat melancarkan aksinya pada 5 Februari 2024, pelaku masih berusia 17 tahun lewat 11 bulan 10 hari. Dia menerangkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan jaksa hanya menuntut anak yang melakukan kejahatan sepertiga dari hukuman orang dewasa. “Apalagi anak ini 17 tahun. Belum sampai 18 tahun. Maka dia tergolong sebagai anak. Oleh karena itu, jaksa tidak bisa menggunakan pendekatan hukum lain karena ini bagian dari lex specialis,” terangnya, Selasa (12/3/2024). Ia menyebut dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara bersamaan, pelaku akan didakwa menggunakan beberapa pasal. Meski demikian, Mansyur menegaskan, jaksa akan tetap membuat dakwaan menggunakan satu pasal yang memiliki sanksi hukuman tertinggi. “Jadi, tidak bisa dipakai semua pasal itu,” jelasnya. Hukum pidana di Indonesia, sambung dia, hanya memiliki hukuman paling tinggi 20 tahun penjara. Lebih dari itu, ia menyebut terdapat hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Mansyur pun menyimpulkan bahwa langkah yang diambil jasa penuntut umum sudah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. “Kalau masuk dalam prosedur hukum, itu sudah benar,” pungkasnya. (ar/fb)

Baca Selengkapnya

Pemprov Buka Beasiswa Kaltim 2024, Ketua Komisi IV Harap Tepat Sasaran

BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) tahun 2024. Calon pendaftar beasiswa ini bisa mengakses di halaman resmi www.beasiswa.kaltimprov.go.id. Calon pendaftar pun bisa melihat syarat dan mekanisme pendaftaran yang harus diikuti dalam situs tersebut. Pengumuman pembukaan pendaftaran BKT 2024 berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Ruang Kersik Luway, Lantai 4, Selasa (5/3/2024) lalu. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menyambut baik pembukaan BKT 2024. Hanya saja, dia berpesan agar informasi terkait pembukaan beasiswa tersebut disebarluaskan kepada masyarakat. “Informasi harus disebarkan sampai ke pelosok desa, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya beasiswa tersebut. Jangan sampai pada saat proses pendaftaran banyak yang mengeluh seperti pada maintanance beberapa waktu yang lalu,” ucapnya. Selain itu, Reza berharap beasiswa ini diberikan kepada siswa maupun mahasiswa yang layak menerima dan membutuhkannya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) BKT Iman Hidayat menjelaskan, BKT 2024 mengalokasikan dana sebesar Rp 200 miliar dari APBD 2024. Beasiswa akan diberikan kepada sekitar 31.044 orang. Rinciannya adalah 250 orang untuk beasiswa kerja sama, 3.467 orang untuk beasiswa tuntas, 6.852 orang untuk beasiswa stimulan mahasiswa, dan 20.475 orang untuk beasiswa stimulan siswa. Sebelum membuka pendaftaran ini, BP-BKT telah melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota se-Kaltim, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Bagian Kesra, admin sekolah, dan pihak terkait lainnya. “Saya harap pendaftar membaca dan memahami petunjuk teknis sebelum mendaftar. Jangan sampai ada yang bukan KTP Kaltim yang mencoba mendaftar, karena kita terhubung dengan Disdukcapil untuk mengecek nomor KTP,” jelasnya usai pengumuman pembukaan beasiswa BKT. Pendaftaran BKT 2024 dibuka mulai 5 Maret hingga 20 April 2024 untuk kategori siswa. Siswa akan mendaftar melalui sekolah masing-masing. Sementara itu, pembukaan beasiswa kategori mahasiswa dimulai pada 20 Maret hingga 30 April 2024. BKT 2024 juga menyediakan dua kategori khusus, yaitu untuk anak putus sekolah dan anak tidak melanjutkan sekolah, yang berjumlah sekitar 26 ribu orang di Kaltim untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA, yang terkendala faktor ekonomi, sosial, dan lainnya. (fb)

Baca Selengkapnya