BERITAALTERNATIF.COM – Pada Senin (4/7/2022), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) se-Kaltimtara melaksanakan audiensi bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala DPKH Kaltim Munawar bersama jajarannya. Sementara KAMMI Kaltimtara diwakili oleh Sekertaris Jenderal Aulia Furqon dan beberapa orang dari pengurus.
Audiensi dilaksanakan dalam rangka membahas kesiapan DPKH Kaltim menyambut Hari Raya Kurban yang di mana tahun ini terasa berbeda karena masifnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia.
Audiensi yang diinisiasi oleh KAMMI Kaltimtara dalam rangka menyuarakan keresahan masyarakat yang semakin meningkat pasca kabar miring tentang buruknya keamanan proses distribusi hewan ternak di Kaltim.
Selain itu, stok kurban di Kaltim tidak mencukupi target, harga hewan ternak melonjak tinggi dan jaminan keamanan hewan kurban yang terbukti memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) serta terbebas dari PMK.
Keresahan ini berasal dari survei yang dilakukan terhadap beberapa pedagang lapak hewan kurban dan aspirasi beberapa lembaga terkait yang mengurusi kurban tahun ini.
Munawar membuka agenda audiensi dengan memaparkan persiapan DPKH menuju Hari Raya Kurban dan pasca pelaksanaan Iduladha tahun ini. Beberapa hal yang dipaparkannya di antaranya tentang stok hewan ternak telah memenuhi target kebutuhan Kaltim bahkan surplus dari target 14.629 menjadi 14.968 ekor.
Selain itu, Munawar juga menyampaikan bahwa populasi hewan ternak Kaltim saat ini belum mencapai swasembada karena masih mendatangkan hewan ternak dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya menyambut Hari Raya Kurban dan kebutuhan tahunan daging.
Munawar menambahkan, pihaknya telah menjalankan beberapa strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi penyebaran PMK pada hewan ternak karena sampai saat ini status Kaltim masih hijau atau belum terpapar penyebaran PMK.
Sekjen KAMMI Kaltimtara Furqon menyampaikan soal pentingnya swasembada pangan dan kesiapan Kaltim menghadapi krisis.
Dia menyatakan bahwa saat ini mayoritas pedagang hewan kurban di Kaltim masih memerlukan edukasi tentang virus PMK.
Ia juga menyoroti keadaan pengiriman hewan ternak yang tidak sesuai prosedur bahkan keamanannya tidak bisa dijamin.
Staf Kebijakan Publik KAMMI Kaltimtara Joji menyatakan bahwa DPKH Kaltim belum terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik, karena data terakhir tentang kecukupan stok hewan ternak tidak dipublikasi oleh dinas tersebut. Menurutnya, hal ini cukup mengecewakan dan meresahkan masyarakat.
Ia juga mengkritik harga hewan ternak yang melonjak tinggi, seperti sapi dari Rp 18 juta per ekor menjadi Rp 23 juta. Harganya pun diprediksi akan semakin tinggi mendekati Iduladha 1443 Hijriah.
Terakhir, ia mendorong soal keamanan dan jaminan kesehatan hewan yang telah didatangkan ke Kaltim serta stok hewan sehat dapat didistribusikan merata ke seluruh wilayah Kaltim.
Kepala Kebijakan Publik KAMMI Kaltimtara Tharuna turut mengkritik soal stok kambing yang minus dan kesejahteraan hewan di Kaltim yang harus dikawal semua elemen.
Menjawab hal tersebut, Munawar memaparkan bahwa pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan dan finalisasi data diselesaikan 1 Juli. Setelah itu, barulah data tersebut dapat dipublikasikan.
Begitu juga dengan harga hewan ternak. Ia menyampaikan bahwa tingkat penjualan hewan ternak tetap sama meskipun harganya naik. Peningkatan harga terjadi karena prosedur biosecurity yang harus ditaati ketika mendatangkan hewan ternak dari luar daerah.
Dia dan jajarannya berharap KAMMI Kaltimtara dapat berkolaborasi dalam mengawal terselenggaranya kurban tahun ini.
Munawar juga mengharapkan masyarakat terlibat aktif berkolaborasi mengawal terselenggaranya kurban dengan aman serta sesuai prosedur pemerintah pusat dan Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022.
Furqon menegaskan bahwa KAMMI Kaltimtara akan senantiasa menjadi mitra kritis dalam penyelenggaraan Hari Raya Kurban, sehingga hari raya umat Islam tersebut dapat berjalan maksimal dan mengedepankan kesejahteraan hewan serta mendorong terwujudnya swasembada pangan di Kaltim.
“Kami juga menuntut agar Pemprov Kaltim segera melantik dan mengesahkan Gugus Tugas PMK,” tegasnya.
Audiensi ditutup dengan pernyataan sikap KAMMI Kaltimtara dan penyerahan kajian PMK serta komitmen kerja sama pengawalan Hari Raya Kurban antara DPKH Kaltim dengan KAMMI Kaltimtara.
Dalam menyikapi permasalahan yang meresahkan masyarakat terkait PMK, KAMMI Kaltimtara menyatakan sikap antara lain, pertama, menuntut pemerintah menjamin ketersediaan stok hewan ternak sehat dan harga terjangkau dalam menyambut Hari Raya Kurban, khususnya stok sapi lokal.
Kedua, mendorong pengamanan maksimal dan pelaksanaan biosecurity untuk hewan ternak yang didatangkan dari luar daerah sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022.
Ketiga, mendorong pemerintah membuka keran informasi seluas-luasnya dalam rangka memutus rantai penyebaran dan meningkatkan resistensi masyarakat menghadapi bahaya PMK pada hewan ternak.
Keempat, mendorong pemerintah menurunkan petugasnya dalam rangka mengamankan penyelenggaraan kurban sesuai prosedur.
Kelima, KAMMI se-Kaltimtara siap mengawal dan membersamai langkah pemerintah dalam
mengamankan penyelenggaraan kurban dalam rangka mengatasi PMK dan menjamin keamanan masyarakat.
Keenam, menuntut Pemprov Kaltim segera melantik dan mengesahkan Gugus Tugas PMK yang telah diajukan DPKH Kaltim.
KAMMI Kaltimtara juga berkomitmen mengawal keresahan rakyat dan berdiri bersama rakyat dalam mengawal ketidakadilan. “Karena sejatinya setiap ketidakadilan yang berdiri tegak di atas Bumi Pertiwi harus ditumbangkan dan dimusnahkan,” pungkas Furqon. (*)
