BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat politik Boni Hargens meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK, kata Boni, perlu waspada dan jangan terpengaruh dengan penggiringan opini publik terkait adanya dugaan pemerasan terhadap SYL.
“Jadi kita minta KPK dan publik harus fokus ke kasus korupsi. Soal dugaan pemerasan (yang dilaporkan SYL ke polisi) itu dari yang lain dan ada di situs yang lain. Silakan itu juga berjalan tetapi jangan dikaitkan, biarkan itu menjadi dua faktum hukum yang terpisah,” kata Boni seusia acara diskusi bertajuk “Mengawal Agenda Antikorupsi Bersama KPK” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin (10/10/2023).
Boni menduga laporan soal dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri ke polisi merupakan upaya pembelaan serta penggiringan opini oleh SYL. Menurut Boni, pembuktian terkait laporan dugaan pemerasan tersebut secara hukum rapuh. Hal ini karena pertemuan Firli dan SYL yang fotonya beredar terjadi di tempat umum.
“Tidak bisa dijadikan dasar kuat bahwa terjadi sebuah pelanggaran etika atau tindak pidana di situ. Maka kita jangan sampai (kita) menjadi korban dari penggiringan opini, mobilisasi opini yang dilakukan oleh para koruptor,” tegas Boni.
“Jadi kita sebagai rakyat harus mendukung institusi KPK untuk fokus pada penegakan hukum. Kita minta KPK segera penetapan tersangka harus dilakukan dan kemudian kasus ini jangan sampai dibuat kabur dengan munculnya laporan di Polda Metro Jaya itu,” ujar Boni menambahkan.
Boni mengaku pernah melakukan kajian sejak 2005 lalu, soal orang-orang kuat di tingkat daerah yang sangat powerful menguasai serta mengendalikan proses politik, sosial, dan ekonomi di daerah. Dalam kajian tersebut, Boni menyebutkan bos-bos lokal dan SYL termasuk orang kuat atau bos lokal di Sulawesi dan melompat menjadi tokoh nasional.
“Sekarang muncul kasus hukum lalu kemudian muncul gejolak perlawanan terhadap KPK dan sebagainya. Bagi kami dari perspektif teori bosisme lokal ini biasa terjadi karena orang-orang kuat ini biasanya memiliki infrastruktur untuk melakukan pengamanan di infrastruktur hukum, politik, dan ekonomi sehingga muncul perlawanan-perlawanan balik atau fight back semacam ini, sesuatu yang wajar, normal,” imbuh Boni. ( ypp/ffs/nsa )
Sumber: Berita Satu
