BERITAALTERNATIF.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengadakan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri pada tahun 2024.
Nama kegiatannya fasilitasi tugas DPRD. Sub kegiatannya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Kukar.
Kegiatan tersebut bakal menelan anggaran dari APBD Kukar tahun 2024 sebesar Rp 19,9 miliar.
Dewan Pembina Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kukar Hendy Yuzar pun melayangkan sederet pertanyaan terkait kegiatan perjalanan ke luar negeri yang akan dilaksanakan DPRD Kukar.
“Perjalanan dinas ke negara mana aja pak? Apakah relevan dengan Tupoksi DPRD Kukar (budgetting, legislasi dan controlling),” tanya dia dalam rilisnya yang diterima media ini pada Rabu (24/4/2024).
Ia juga mempertanyakan alasan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut ke luar negeri serta manfaatnya bagi pembangunan daerah.
“Kenapa harus ke luar negeri? Adakah manfaat dan kepentingan khusus warga Kukar sehingga harus ada perjalanan dinas luar negeri ini?” tulisnya.
Hendy pun mengingatkan bahwa anggota dewan harus memperjuangkan nasib rakyat serta mendorong kemajuan daerah.
“Anggota DPRD adalah panutan rakyat dan tugas utamanya adalah sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan nasib dan kemajuan rakyat,” tutupnya.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara Ikhwan juga menanggapi alokasi anggaran Rp 19,9 miliar untuk perjalanan dinas ke luar negeri dalam batang tubuh APBD Kukar tahun 2024.
Dia pun menyatakan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran DPRD Kukar yang begitu besar untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
Menurutnya, anggaran sebesar itu sejatinya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Kukar.
“Seharusnya mereka bisa lebih memperhatikan kondisi masyarakat, karena anggota DPRD ini kan wakil rakyat. Seharusnya lebih memperhatikan rakyatnya,” tegas Ikhwan saat diwawancarai wartawan Berita Alternatif pada Rabu (17/4/2024).
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang begitu fantastis itu dialokasikan DPRD Kukar di tengah keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif air Perumda Tirta Mahakamserta kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dia menyesalkan kebijakan serta langkah yang diambil DPRD Kukar tersebut. “Bukannya kesejahteraan masyarakat yang dipikirkan, malah perjalanan dinas,” sesalnya.
Media ini telah berusaha meminta tanggapan Sekretaris Dewan Kukar M. Ridha Darmawan terkait sejumlah kritik yang dilayangkan berbagai pihak menyangkut kegiatan perjalanan dinas DPRD Kukar ke luar negeri. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Ridha belum kunjung memberikan tanggapan. (*)
Editor: Ufqil Mubin
