BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar Salehuddin menegaskan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan di Kukar tak bisa dibebankan penuh kepada pemerintah.
Perusahaan-perusahaan di Kukar, sambung dia, harus berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten yang terletak di Provinsi Kaltim ini.
“Karena bagaimana pun, perusahaan yang beroperasi di Kukar wajib memberikan kontribusi, termasuk juga memberikan bantuan lewat CSR untuk penanggulangan kemiskinan,” katanya, Jumat (18/11/2022).
Mantan Ketua DPRD Kukar ini berharap perusahaan yang beroperasi di Kukar menjalankan program pengentasan kemiskinan di wilayah operasionalnya.
“Paling tidak di lingkup ring 1, 2, dan 3. Saya harap perusahaan bisa memberikan kontribusi,” imbuhnya.
Usaha mengentaskan kemiskinan, lanjut dia, dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menjalankan program pemberdayaan ekonomi di masyarakat Kukar.
Ia juga mendorong perusahaan melibatkan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan di Kukar.
“Kenapa Pendamping PKH? Karena Pendamping PKH inilah yang selalu berinteraksi dan memvalidasi data angka kemiskinan di Kukar,” terangnya.
Dia menyebutkan, para Pendamping PKH menjalankan berbagai program dari pemerintah pusat, sehingga mengetahui mereka data-data kemiskinan di Kukar.
Baru-baru ini, ia mengaku berdiskusi dengan sejumlah Pendamping PKH di Kukar. Mereka menyodorkan berbagai program pemberdayaan ekonomi sebagai solusi pengentasan kemiskinan.
Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, kata dia, tidak mesti berasal dari program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Peran perusahaan juga sangat diperlukan untuk menjalankan program tersebut, khususnya untuk memberdayakan penduduk miskin di wilayah operasional perusahaan.
Ia mencontohkan perusahaan-perusahaan di Kecamatan Muara Jawa. Di kecamatan tersebut terdapat PT PHM, PT PHKT, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya.
Mestinya, kata dia, sejumlah perusahaan tersebut membuat program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di Kukar.
Program pemberdayaan ekonomi, sambung Salehuddin, dapat mencontoh program yang digalakkan secara mandiri oleh sejumlah Pendamping PKH di Kukar.
Mereka memberikan modal Rp 5 juta kepada petani rumput laut yang berstatus penduduk miskin. “Alhamdulillah, pelan tapi pasti, setelah dilakukan pendampingan, akhirnya dia menjadi keluarga mandiri,” ungkapnya. (adv/um)
