BERITAALTERNATIF.COM – Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kukar melayangkan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemkab kukar. Langkah ini diambil RPM sebagai respons atas APBD Kukar 2023 yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ketua RPM Kukar Muhammad Kaisar menyebutkan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan angka putus sekolah di Kukar yang tinggi merupakan bukti ketimpangan pembangunan Kukar.
Sejumlah persoalan itu, kata Kaisar, harus menjadi prioritas yang mesti dibenahi Pemkab Kukar dengan menggunakan APBD 2024.
“Sayangnya persoalan ini cenderung terpinggirkan secara anggaran oleh Pemkab Kukar,” ujar Kaisar, Kamis (21/9/2023).
Dia melanjutkan, Dinsos dan Disnakertrans Kukar sebagai ujung tombak untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran hanya mendapat porsi anggaran sekitar 0,5 persen dari APBD Kukar yang mencapai Rp 7,785 triliun.
Ia menganggap kedua dinas tersebut telah dianaktirikan. Alasannya, Pemkab dan DPRD Kukar tidak begitu memberikan perhatian.
Menurut catatan RPM Kukar, jelas Kaisar, anggaran kedua dinas tersebut masih cukup kecil jika dibandingkan anggaran Dinas Kesehatan Kukar.
Berdasarkan data yang dihimpun RPM Kukar, terdapat sekitar 40 ribu anak putus sekolah di Kukar.
Kemudian, ketimpangan pembangunan yang tidak merata antar kecamatan juga masih terjadi di Kukar.
Atas dasar itu, ia menegaskan, RPM Kukar memberikan sejumlah rekomendasi.
Pertama, RPM mendorong Pemkab Kukar membuat kebijakan seragam, buku, dan perlengkapan sekolah gratis melalui peningkatan dana BOS untuk SD dan SMP swasta maupun negeri pada APBD 2024.
Kedua, RPM meminta Disdikbud dan seluruh kepala sekolah di Kukar diaudit dan dievaluasi atas anggaran BOS 2023 yang mencapai Rp 128,382 miliar untuk SD dan Rp 67,195 miliar untuk SMP.
Ketiga, menyoroti angka kemiskinan yang masih tinggi, RPM mendesak DPRD dan Pemkab Kukar meningkatkan anggaran untuk Dinsos Kukar. Alasannya, dinas tersebut merupakan ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan.
Keempat, soal angka pengangguran yang tinggi, RPM Kukar mendorong peningkatan anggaran Disnakertrans Kukar. Dalihnya, agar angka pengangguran dapat dikurangi secara bertahap.
Kelima, RPM Kukar mendesak pemerataan anggaran di 20 kecamatan.
Keenam, mendesak penghapusan pos anggaran jalan-jalan serta pengauditan belanja perjalanan dinas Dinas Kesehatan Kukar, DPRD Kukar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023, yang dinilai sangat mubazir dan tidak relevan dengan permasalahan masyarakat Kukar.
Ketujuh, RPM Kukar menyarankan Pemkab dan DPRD Kukar agar rutin jalan-jalan ke rumah anak yatim, panti asuhan, fakir miskin, janda-janda, para orang tua jompo, warga Kukar yang tidak mampu, dan lembaga pemasyarakatan.
“Agar terbangun rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab tinggi dalam pengelolaan anggaran rakyat Kukar,” pungkasnya. (rh/fb)
