BERITAALTERNATIF.COM – Rencana Kementerian Agama (Kemenag) menaikkan biaya haji mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.
Tyo, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa perlu ada sinkronisasi terkait biaya haji. Pasalnya, otoritas Arab Saudi sudah menurunkan biaya haji.
“Kalau Arab Saudi sebenarnya biaya itu kan diturunkan. Sementara pemerintah ada wacana kenaikan. Harusnya ini disinkronkan dong,” ucap Tyo baru-baru ini.
Dia menegaskan bahwa upaya menaikkan biaya haji harus dilakukan secara terbuka. Variabel kenaikannya pun mesti dihitung secara detail, sehingga tidak memunculkan problem di masyarakat.
Sejumlah variabel yang perlu dihitung, sambung dia, meliputi ongkos pesawat dan biaya pelayanan selama jemaah berada di hotel. “Variabelnya harus kita tahu apa saja,” tegasnya.
Pemerintah, kata Tyo, harus transparan mengenai biaya haji. Sinkronisasi harga mesti dipaparkan, sehingga tidak ada hal yang ditutupi di masyarakat. “Kalau bisa diturunkan, ya diturunkan dong,” sarannya.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirimkan jemaah haji setiap tahun, sehingga politisi Golkar itu mengaku menolak kenaikan biaya haji.
Pasalnya, mereka yang berangkat haji tidak selalu orang-orang dari kalangan kelas atas. Kelompok menengah ke bawah juga terbilang banyak.
“Pemerintah harus merasionalisasikan dan berhemat. Kenaikan biaya ini tentu harus ada variabelnya,” imbuh dia.
Diketahui, Biaya Penyelenggaraan Haji dan Biaya Perjalanan Haji (Bipih) sebelumnya Rp 81,7 juta. Kemudian tahun ini ditingkatkan menjadi Rp 98,8 juta. Sedangkan biaya Bipih yang harus dibayar oleh calon jamaah dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69,1 juta. (adv/sin)
