BERITAALTERNATIF.COM – Dosen Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah menyampaikan tiga alasan sehingga sebagian masyarakat menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pertama, kata dia, pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan harga BBM karena selama ini 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang mampu.
“Lantas, dari mana data mampu tidak mampu ini? Tidak ada data yang jelas bagaimana pemerintah mengkualifikasikan ‘orang mampu’ ini,” kata pria yang karib disapa Castro tersebut dalam siaran persnya yang dikutip media ini pada Senin (5/9/2022).
Jika ditelusuri, sambung Castro, data orang mampu ini kemungkinan besar menggunakan standar garis kemeskinan yang ditetapkan pemerintah melalui BPS, di mana per Maret 2021 ditetapkan sebesar Rp 472.525.
Penduduk yang pengeluaran per kapitanya dalam sebulan di bawah angka tersebut dikualifikasikan sebagai penduduk miskin. Sementara yang di atas angka itu dikualifikasikan tidak miskin atau “mampu”.
“Pertanyaannya, bagaimana mungkin data orang miskin ini dikonversi menjadi data penikmat BBM bersubsidi? Ini seperti hendak memotong daging dengan pisau dapur,” ujarnya.
“Coba bayangkan, apakah masuk akal penduduk dengan pendapatan per kapita sebulan sebesar Rp 500.000 dikualifikasikan pendudukan tidak miskin atau mampu? Jelas klaim pemerintah ini sungguh sangat menyesatkan,” lanjutnya.
Kedua, perbandingan dengan negara lain. Jika Malaysia dijadikan sebagai sampel, maka pilhan menaikkan harga BBM adalah keliru besar. Sebagai perbandingan, harga bensin terbaru di Malaysia per Agustus 2022 dengan oktan 95 atau RON 95 dijual seharga RM 2,05 atau setara dengan Rp 6.780 per liter (kurs Rp 3.300).
Bandingkan dengan harga pertalite (RON 90) dan pertamax (RON 92) di Indonesia. “Harga bensin RON 95 di Malaysia, yang notabene RON atau oktannya lebih bagus dari pertalite dan pertamax, jauh lebih murah,” tegasnya.
Ketiga, kenaikan harga BBM berkaitan erat dengan pembiayaan IKN. Untuk menyelamatkan lapak bisnis oligarki di proyek megah IKN ini, tulis Castro, segala cara dihalalkan pemerintah.
Hal ini sudah pasti rakyat yang selalu ditumbalkan. Mulai dari menggenjot pajak hingga pencabutan subsidi yang berimbas kepada kenaikan harga BBM ini.
“Jadi, jelas jika kenaikan harga BBM ini adalah politik tumbal untuk pembiayaan IKN. Pemerintah mencari jalan pintas untuk pembiayaan IKN dengan cara mengorbankan rakyat,” pungkasnya. (um)
