Search
Search
Close this search box.

Kepala Daerah dan ASN Diminta Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan Bupati/Wali Kota se-Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023). (Humas Pemprov Kaltim)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Akmal mengatakan, netralitas kepala daerah dan ASN di Pemilu merupakan bagian dari upaya membangun demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik.

Di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, semua ASN diharapkannya berhati-hati menggunakan media sosial.

“Hati-hati menggunakan media sosial; hati-hati dengan jari jemarinya ketika menulis komen atau memosting hal-hal terkait politik,” pesan Akmal saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan Bupati/Wali Kota se-Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Pj Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya, serta tidak ikut-ikutan dalam framing tertentu.

“Ibaratnya kita tidak bisa melarang burung terbang di langit. Yang perlu kita hindari jangan sampai mereka buang kotoran di atas kepala kita,” tuturnya.

Pada bagian lain, Pj Gubernur Akmal meminta daerah untuk berlari kencang membangun dan mengejar kemajuan. Ibarat iring-iringan kendaraan, pemerintah pusat adalah voorider, jika berlari di kecepatan 80 km, iringan mobil di belakang minimal harus berlari dengan kecepatan 100 km.

“Karena kalau lari 80 km kita akan ketinggalan. Begitu juga pembangunan, kita harus pacu mengejar ketertinggalan,” imbuhnya.

Sejumlah isu yang dibahas pada Raker dengan bupati/wali kota di antaranya terkait evaluasi urusan wajib di kabupaten/kota, antara lain penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akmal mengatakan berbagai kendala dan capaian harus disampaikan ke publik, sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita gunakan uang publik untuk kepentingan publik dan tentu harus kita pertanggungjawabkan ke publik juga,” tandasnya.

Hadir pada Raker itu Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ujang Rachmat dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Syirajudin serta sejumlah kepala OPD di lingkup Kaltim.

Sementara kepala daerah yang hadir di antaranya Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Wakil Bupati Mahakam Hulu Yohanes Avun, dan beberapa asisten yang mewakili bupati dan wali kota di Kaltim. (adv/um)

Kunjungi Berita Alternatif di :

Bagikan

Advertisements

BERITA TERKAIT