BERITAALTERNATIF.COM – Pada Senin (13/2/2023) sore, Baharuddin Demmu kembali terpilih sebagai Ketua Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) Kaltim periode 2023-2027.
Dalam pemilihan yang diselenggarakan di kapal wisata yang menyusuri Sungai Mahakam di Kota Samarinda tersebut, Baharuddin terpilih secara aklamasi karena didukung oleh seluruh perwakilan IPKANI dari kabupaten/kota di Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim ini pun mengucapkan terima kasih dan rasa syukur karena seluruh perwakilan IPKANI dari daerah-daerah se-Kaltim berkumpul dalam musyawarah tersebut.
Ia mengaku akan menjalankan sejumlah program IPKANI Kaltim, salah satunya menciptakan kenyamanan bagi para penyuluh perikanan dalam menjalankan tugas mereka.
“Kenapa dia nyaman? Kita taat pada aturan. Jadi, bagi para pendamping, syarat bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan itu harus betul-betul dipatuhi,” jelasnya.
Baharuddin juga akan mendatangi perwakilan-perwakilan IPKANI di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Hal ini bertujuan mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi para nelayan di Kaltim.
Masalah nelayan-nelayan di Kaltim tersebut akan didengarkannya secara langsung dari para penyuluh di kabupaten/kota.
Dia ingin menggali ragam problem yang dihadapi nelayan, sehingga dapat disuarakan dan diperjuangkan di pemerintah.
“Supaya bisa meningkatkan taraf hidup nelayan. Begitu pun untuk teman-teman penyuluh,” katanya.
Di luar itu, dalam Kongres IPKANI mendatang, Baharuddin akan menyuarakan peningkatan biaya operasional para penyuluh perikanan.
Saat ini, sambung dia, setiap bulan para penyuluh hanya mendapatkan dana operasional sebesar Rp 400 ribu. “Bagi kondisi Kaltim, saya harus bilang bahwa itu terlalu kecil,” tegasnya.
Baharuddin berpendapat, jarak tempuh yang harus dilewati para penyuluh tergolong jauh, sehingga memberatkan mereka dalam menjalankan tugas penyuluhan.
Dalam Kongres mendatang, dia akan meminta perwakilan IPKANI dari seluruh provinsi di Indonesia mendorong peningkatan biaya operasional para penyuluh perikanan di Tanah Air.
“Karena biaya operasional mereka sekarang ini jauh dari cukup,” ucapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, sebagian besar penyuluh perikanan merupakan pegawai negeri sipil dari pusat. Karena itu, pembiayaan terhadap berbagai aktivitas penyuluh pun berasal dari pemerintah pusat.
Ia mendorong alokasi anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk membantu operasional para penyuluh perikanan di Kaltim.
Hal serupa didapatkan oleh para penyuluh pertanian. Mereka mendapatkan hibah dari Pemprov Kaltim. “Kami juga ingin diberikan ruang supaya bisa membantu teman-teman penyuluh perikanan, sehingga kegiatan teman-teman penyuluh itu juga bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Baharuddin mengungkapkan bahwa para penyuluh perikanan kerap menjalankan tugas selama 24 jam di lapangan.
Mereka melakukan pendampingan dari proses budi daya serta memandu nelayan membuat proposal pengajuan bantuan ke pemerintah.
“Penyusunan proposal itu sering dikerjakan teman-teman penyuluh, sehingga penyuluh ini penyambung lidah rakyat dalam rangka menyampaikan saluran-saluran aspirasinya, baik di DPR maupun pemerintah di semua level dan tingkatan,” pungkasnya. (adv/um)
