Jakarta, beritaalternatif.com – Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) dikebut. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menargetkan RUU IKN dapat disahkan pada 18 Januari.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Pansus RUU IKN DPR pun telah meninjau titik-titik pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada Jumat (14/1/2022). Tinjauan udara tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR yang dipimpin oleh Ahmad Doli.
“Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara seperti sodetan jalan, Rencana Jalan Tol Bandara-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jembatan Pulau Balang, Jalan Lingkar KIPP, titik calon lokasi Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, titik calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi menjadi area fokus tinjauan udara,” kata Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono, dikutip Sabtu (15/1/2022).
Pansus RUU IKN DPR RI juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Turut hadir Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana.
Dalam diskusi yang menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut, perwakilan elemen masyarakat menyatakan dukungan untuk pembangunan IKN dan harapan agar IKN mampu menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi Indonesia.
Elemen masyarakat tersebut terdiri dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda, yakni Dewan Adat Dayak Kaltim, Persekutuan Dayak Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, Asosiasi Ormas Daerah, Dewan Adat Dayak PPU, Lembaga Adat Paser PPU, Dewan Adat Paser LAP Borneo, Lembaga Adat Dayak Paser Kaltim, Lembaga Adat Kutai, Adat Besar Dayak Paser Kaltim, Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim, Laskar Pertahanan Adat Paser, Dewan Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim, hingga Forum Dayak Bersatu.
Agenda tersebut turut menghadirkan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.
“Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi Kota Dunia untuk Semua,” tambah Sidik. (*)
Sumber: RUU IKN Segera Disahkan, Titik Istana-Gedung DPR di Ibu Kota Baru Dipantau
