BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kukar Edi Damansyah menanggapi permintaan Ketua Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kukar Muhammad Kaisar terkait penggratisan buku paket dan seragam untuk para pelajar SD dan SMP di Kukar.
“Belum ini. Masih dikaji! Jadi, masih dilakukan kajian dulu,” ucap Bupati saat melakukan kunjungan di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, pada Jumat (4/8/2023) sore.
Menurut dia, Pemkab Kukar perlu mengkaji usulan RPM Kukar tersebut karena kabupaten ini memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan daerah-daerah lain di Kaltim yang telah menerapkan kebijakan penggratisan buku paket dan seragam siswa.
“Kita ini luas wilayahnya, Mas. Ada 193 desa dan 20 kecamatan. Itulah yang kita kaji,” tegasnya.
Untuk lebih detail terkait informasi tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta awak media Berita Alternatif untuk menanyakannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Thauhid Afrilian Noor. “Nanti kamu ke Kepala Dinas Pendidikan,” imbuhnya.
Disinggung kasus sejumlah koperasi sekolah yang menjual seragam, Bupati Edi menegaskan bahwa Pemkab Kukar telah melarang penjualan seragam di sekolah.
“Itu enggak dibenarkan lagi. Enggak ada lagi yang jual-jual baju,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua RPM Kukar Muhammad Kaisar menjelaskan bahwa Kukar memiliki anggaran pendidikan yang cukup besar.
RPM pun mendesak Pemkab Kukar mencontoh beberapa pemerintah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, PPU, Kutim, dan sejumlah daerah di Indonesia yang sudah memfasilitasi seragam gratis untuk SD dan SMP.
“Kepada DPRD Kukar juga kami mendesak dibentuknya panitia khusus untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga ke depan ada standar harga seragam, atribut sekolah dan buku yang menjadi pedoman tiap sekolah di Kukar dalam menyusun pembiayaan,” sarannya.
Kaisar meyakini bahwa biaya pembelian seragam, atribut, dan buku murah atau gratis dari program pemerintah daerah dapat membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, langkah tersebut diyakininya dapat mengurangi tingginya angka putus sekolah di Kukar.
“Kalau dihitung-hitung, dari 634 SD dan SMP di Kukar dikali 100 murid per tahun totalnya sekitar 63 ribu murid. Apabila ada program seragam gratis senilai Rp 1 juta per murid, berarti hanya Rp 63 miliar yang perlu dialokasikan dari dana pendidikan Kukar Rp 1,3 triliun itu,” pungkasnya. (fb)
