BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Kukar Hasran menyoroti lemahnya pengawasan DPRD Kukar terhadap kinerja Pemkab Kukar.
Fungsi pengawasan yang lemah tersebut, kata dia, dapat dilihat dari kecilnya serapan APBD yang setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.
“Serapan APBD yang baru mencapai 36 persen tidak lepas dari lemahnya pengawasan dari DPRD Kukar,” ujar Hasran, Selasa (29/8/2023).
Atas dasar itu, ia mempertanyakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kukar.
Selain itu, Semmi Kukar menilai sejumlah anggota DPRD Kukar belum memahami fungsi pengawasan mereka sebagai anggota dewan terhadap pelaksanaan APBD Kukar.
“Pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dan benar adalah salah satu penyebab lemahnya serapan APBD,” terangnya.
Kemudian, kata Hasran, keberadaan komisi di DPRD Kukar tidak berdampak signifikan dalam mengatasi permasalahan di pemerintah maupun masyarakat.
“Padahal sudah ada komisi yang harusnya bisa membantu pimpinan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pemerintah daerah,” ucapnya.
Hasran pun mendorong 45 anggota DPRD Kukar betul-betul menjalankan fungsi mereka di akhir periode ini.
Anggota DPRD Kukar, lanjut dia, dituntut tidak hanya fokus melaksanakan kampanye serta melupakan tugas utama mereka sebagai pelayan masyarakat.
“Kita ingin agar semua anggota DPRD Kukar menjalankan tugasnya sebagaimana perintah konstitusi, bukan kepentingan kelompok atau pribadi,” tegasnya. (rh/fb)
