BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar memfasilitasi Forum Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kukar dalam kegiatan audiensi dengan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar pada Senin (24/10/2022).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Radio Pemerintah Kukar atau RPK tersebut, Sekretaris Forum KIM Kukar Ahmad Fauzi menyampaikan sejumlah program kerja forum ini.
Salah satu programnya adalah mendorong pembuatan dan pengelolaan website desa. Ia menilai bahwa hanya sedikit pemerintah desa di Kukar yang menggunakan web sebagai platform yang mudah diakses masyarakat untuk mempublikasi potensi-potensi desa.
Padahal, sambung dia, keberadaan portal resmi dari desa dapat memudahkan semua pihak, baik dari pemerintah, swasta hingga masyarakat di berbagai wilayah, untuk mengenal, berinvestasi, dan mengunjungi desa-desa di Kukar. “Sehingga banyak dampak positif yang hadir di desa tersebut,” jelasnya.
Forum KIM Kukar, lanjut Fauzi, memiliki fungsionaris yang berlatar belakang programmer, pengusaha, jurnalis, design grafis, pembuat konten positif, pelaku UMKM, dan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendampingi pemerintah desa dalam membuat dan mengelola website desa.
“Kami bersedia melakukan pendampingan kepada operator yang ditunjuk oleh desa untuk mengelola website-nya. Jika perlu operatornya kita jadikan pengurus KIM desa agar memudahkan proses pendampingan,” sarannya.
Program ini dinilainya penting. Pasalnya, di era ini masyarakat desa harus dibiasakan dengan dunia digital. Lewat web desa, pemerintah desa juga bisa menjadi ujung tombak dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat desa, dari sejarah desa, aktivitas pemerintah desa dan masyarakat, profil desa, promosi UMKM, hingga filosofi situs-situs di desa.
Sebagai penutup, pria tampan kelahiran Desa Separi ini berharap agar semua elemen, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, bisa bersinergi dalam menyukseskan program-program tersebut.
“Setidaknya di setiap desa ada Kominfo yang berasal dari masyarakat yang bisa menyebarkan informasi dari atas ke bawah (top down) dan bawah ke atas (bottom up) agar proses pembangunan di Kutai Kartanegara bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adv/um)
